Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan momok utama yang membuat investor ogah menanamkan modal atau berinvestasi di sektor energi hijau atau energi terbarukan di Indonesia.
Jokowi menyebut bahwa analisis dampak lingkungan (Amdal) menjadi salah satu tantangan bagi Indonesia dalam menarik minat investasi di bidang energi panas bumi atau geothermal.
Orang nomor satu di Indonesia itu pun melanjutkan bahwa kendala lain yang paling menonjol dan menghambat masuknya investasi ke sektor energi di Tanah Air karena sulitnya masalah perizinan.
“Perizinan di kita itu kan masih banyak yang membuat [sulit bagi investasi masuk]. Itu yang harus membenahi sistem, sehingga terjadi kecepatan, dan pemangkasan. Contoh urusan Amdal, sampai setahun, dua tahu. Belum izin yang lainnya. Ya kalau sampai enam tahun, siapa yang mau investasi kalau suruh nunggu sampai enam tahun,” tuturnya usai meresmikan Pembukaan Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) ke-10 Tahun 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (18/9/2024).
Jokowi mengatakan dunia sekarang ini sedang bergerak serempak dalam transisi ke energi hijau, industri hijau, hingga ekonomi hijau.
Sehingga, kata Jokowi, saat disayangkan Indonesia yang memiliki potensi yang besar dalam sektor ini tetapi sulit dilirik oleh investor lantaran ruwetnya masalah perizinan.
Baca Juga
Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya panas bumi yang besar. Potensinya 24.000 megawatt (MW) atau sekitar 40% dari total potensi panas bumi di dunia.
Namun, dia melanjutkan bahwa sejauh ini pengembangan panas bumi sebagai sumber energi masih lambat dan cenderung jalan di tempat. Bahkan, sampai saat ini baru 11% atau 2.600 MW yang terpasang.
"Perizinan yang membutuhkan waktu 5-6 tahun agar sebuah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) bisa dibangun dan tidak bisa langsung beroperasi memang harus segera dibenahi," jelasnya.
Oleh sebab itu, Jokowi meminta kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar segera mencari cara sehingga perizinan bisa dipercepat guna tambahan listrik hijau bisa didapatkan Indonesia.
“Baru 11% berarti hanya 2.600, kecil sekali. Padahal yang ngantre pengen menggunakan banyak sekali. Ada apa ya? Dan tadi dijawab oleh Pak Menteri ESDM, izin terlalu lama, itu yang harus dibenahi. Membenahi sistem perizinan,” pungkas Jokowi.
