Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri Indonesia pada Juli 2024 senilai US$414,3 miliar atau naik 4,1% secara tahunan (year-on-year/YoY). Data tersebut rilis sebulan jelang pelantikan presiden terpilih Prabowo Subianto pada Oktober mendatang.
Angka tersebut setara dengan Rp.6.361,16 triliun (kurs Rp15.354 per dolar AS). Dibandingkan dengan posisi utang luar negeri (ULN) Juni 2024 yang senilai US$408,6 miliar, artinya ULN Juli 2024 naik US$5,7 miliar.
Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menyampaikan perkembangan ULN tersebut bersumber dari sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral.
"Posisi ULN pada Juli 2024 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk rupiah," ungkapnya dalam keterangan resmi, Kamis (19/9/2024).
Erwin menjelaskan, ULN pemerintah pada periode tersebut senilai US$194,3 miliar atau tumbuh sebesar 0,6% YoY, setelah mencatatkan kontraksi pertumbuhan sebesar 0,8% pada Juni 2024. Dalam hal ini, ULN pemerintah memiliki porsi sebesar 46,89% dari total ULN.
Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman luar negeri dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN), seiring dengan tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.
Baca Juga
Di sisi lain, ULN swasta mencatat kontraksi pertumbuhan pada Juli 2024 sebesar 0,1% YoY menjadi US$195,2 miliar.
Erwin mengatakan perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang mencatatkan kontraksi pertumbuhan sebesar 0,04% YoY.
Dalam rangka menjaga struktur ULN Indonesia tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.
Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 30,2%, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,9% dari total ULN.
"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tutur Erwin.
