Bisnis.com, JAKARTA — Tersiar informasi bahwa nomor pokok wajib pajak (NPWP) milik Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan sejumlah pejabat dinonaktifkan oleh DJP setelah adanya dugaan kebocoran data pajak berisi informasi pribadi.
Berbagai data pribadi mulai dari nomor induk kependudukan (NIK), NPWP, nomor telepon, email, nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP), status Pengusaha Kena Pajak (PKP), hingga jenis wajib pajak tercantum di sana.
Di sana terdapat data-data yang diduga terkait identitas Presiden Joko Widodo dan kedua anaknya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, serta sejumlah pejabat teras seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, juga Menkopolhukam Hadi Thahjanto.
Peretas yang mengatasnamakan diri Bjorka mengklaim telah mengakses data NPWP warga Indonesia dari sistem informasi milik DJP. Bjorka bahkan memperjualbelikan data-data tersebut di forum kriminal daring, Breach Forums.
Untuk meyakinkan calon pembeli, Bjorka memberikan 10.000 sampel data-data para Wajib Pajak yang salah satunya diduga milik Jokowi dan Sri Mulyani.
Bisnis memperoleh sampel data tersebut yang berukuran 3,21 megabyte (mb). Benar saja, lima nama teratas yang muncul di sana adalah Jokowi, Gibran, Kaesang, Budi Arie, dan Sri Mulyani.
Baca Juga
Pada Jumat (20/9/2024), Bisnis coba mengecek NPWP yang diduga milik Jokowi, Sri Mulyani, hingga Budi Arie melalui situs klikpajak.id. Sebagai informasi, Klik Pajak merupakan mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu yang dapat memvalidasi NPWP secara resmi langsung dari server Ditjen Pajak.
Saat Bisnis memeriksa nomor yang diduga sebagai NPWP Jokowi, hasilnya ternyata sudah tidak aktif.
"NPWP Anda sudah tidak aktif atau telah dinonaktifkan oleh DJP, untuk mengaktifkan lagi silahkan kunjungi KPP terdekat," tertulis dalam hasil pemeriksaan tersebut, Jumat (20/9/2024).
Bisnis juga memeriksa NPWP yang diduga milik Sri Mulyani dan Budi Arie di laman Klik Pajak. Hasilnya sama, NPWP dinyatakan sudah tidak aktif atau dinonaktifkan oleh Ditjen Pajak.
Lain halnya, ketika Bisnis memeriksa NPWP yang diduga milik Gibran dan Kaesang, hasilnya ternyata status NPWP dinyatakan aktif.
Bisnis kemudian mencoba memeriksa NPWP lain yang diduga milik Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani serta Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo. Hasilnya, kedua NPWP itu dinyatakan sudah tidak aktif atau dinonaktifkan oleh Ditjen Pajak.
Namun demikian, NPWP yang diduga milik Farchan Noor Rachman dinyatakan masih aktif. Farchan dikenal sebagai sosok di balik media sosial Ditjen Pajak alias Taxmin.
Sebagai informasi, berdasarkan informasi yang dibagikan oleh akun media sosial X @FalconFeedsio, Bjorka diduga memperjualbelikan data NPWP di situs Breach Forums. Bjorka mengunggah informasi penjualan itu pada Rabu (18/9/2024) pukul 01:08.
Data-data itu dijual seharga US$10.000 atau sekitar Rp153 juta. Total data tersebut berukuran 2 gigabyte atau menjadi 500 megabyte setelah dikompres.
"Dalam sampel [data] anda bisa menemukan informasi pribadi tentang Presiden Indonesia dan anak-anaknya yang pandir, begitu pula para pejabat di Kementerian Keuangan dan kementerian lain yang juga tidak berguna [In the sample you will find personal information about the president of Indonesia and his stupid sons, as well as officials in the Ministry of Finance and other ministers who are also useless]," tulis Bjorka dalam unggahannya, dikutip dari akun X @FalconFeedsio pada Rabu (18/9/2024).
Bjorka menuliskan bahwa data-data yang ada di dokumen itu berisi nama lengkap, nomor induk kependudukan (NIK), NPWP, alamat, nomor telepon, email, nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP), status Pengusaha Kena Pajak (PKP), hingga jenis wajib pajak.
Namun demikian, FalconFeeds memberikan catatan bahwa keaslian klaim itu masih harus diverifikasi.
Field di dalam sampel: nik, npwp, nama, alamat, kelurahan, kecamatan, kabkot, provinsi, kode_klu, klu, nama_kpp, nama_kanwil, telp, fax, email, ttl, tgl_daftar, status_pkp, tgl_pengukuhan_ pkp, jenis_wp, badan_hukum
— Teguh Aprianto (@secgron) September 18, 2024
Berikut 25 nama teratas yang termasuk di dalam 10.000 sampel. pic.twitter.com/paCLFYBans
Respons Ditjen Pajak soal Nonaktifnya NPWP Diduga Milik Jokowi
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Dwi Astuti menjelaskan bahwa Klik Pajak yang menjadi tempat verifikasi NPWP merupakan aplikasi yang dikelola oleh pihak lain.
Menurutnya, Ditjen Pajak tidak bisa memastikan langsung hasil verifikasi NPWP tersebut, meskipun di situs itu tercantum bahwa Klik Pajak merupakan mitra resmi DJP.
"Klik Pajak merupakan aplikasi yang dikelola oleh pihak lain sehingga DJP tidak dapat memastikan secara langsung. Untuk itu, pertanyaan lebih tepat ditanyakan kepada pemilik aplikasi," ujar Dwi kepada Bisnis, Jumat (20/9/2024) ketika ditanya soal staus NPWP diduga milik Jokowi sudah tidak aktif.
Menurut Dwi, pihaknya sudah melakukan penelitian usai peretas yang mengatasnamakan diri Bjorka diduga menjual NPWP milik DJP di Breach Forums.
"Data log access dalam enam tahun terakhir menunjukkan tidak adanya indikasi yang mengarah kepada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP," ujar Dwi.
Dia mengklaim, struktur data yang tersebar bukan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
DJP, lanjutnya, juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Polri untuk menindaklanjuti dugaan jual beli NPWP masyarakat tersebut.
Dwi juga menyebut DJP akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata kelola data dan sistem informasi melalui pembaruan teknologi pengamanan sistem.
"DJP berkomitmen untuk selalu menjaga kerahasiaan dan keamanan data Wajib Pajak dengan baik pada sistem informasi dan infrastruktur milik DJP serta akan terus berupaya untuk meningkatkan sistem keamanan dan perlindungan data Wajib Pajak," katanya. (Annasa Rizki Kamalina)
