Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan P. Roeslani memutuskan akan langkahi kementerian/lembaga (K/L) yang lambat keluarkan izin usaha.
Rosan menjelaskan langkah tersebut diambil agar memberikan kepastian kepada pengusaha. Menurutnya, selama ini banyak K/L yang seakan mempersulit v berusaha padahal pemerintah sudah mempunyai ketentuan service level agreement alias kontrak antara penyedia layanan dan pelanggan.
"Kita punya perjanjian dengan 18 kementerian dalam bentuk service level agreement. Contohnya, izin ini harus selesai dalam 3 hari, izin yang lain 5 hari. Tapi, kenyataannya bisa 6 bulan, 3 bulan, bahkan setahun," ungkap Rosan dalam acara Kompas100 CEO Forum, dikutip dari rilis media BKPM, Sabtu (12/10/2024).
Mantan bos Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) ini menekankan pentingnya memberi kepastian dan kejelasan regulasi agar para pelaku usaha, baik dari dalam maupun luar negeri, tidak ragu untuk berinvestasi.
Rosan mengaku paham betul permasalahan dan keluhan mereka yang ingin berinvestasi di Indonesia karena juga sempat menjadi pengusaha. Oleh sebab itu, dia menyatakan akan mengirimi surat ke 18 K/L untuk memastikan agar perizinan usaha tidak dipersulit.
"Kalau misalnya sudah ada kesepakatan 3 hari [terbit perizinan usaha], tapi mereka [K/L] tidak mengeluarkan izin, maka saya yang akan mengeluarkan izinnya," ungkapnya.
Baca Juga
Lebih lanjut, Rosan turut mengungkapkan bahwa kontribusi investasi kepada pertumbuhan ekonomi terus menurun. Dia menjelaskan, dahulu investasi mampu berkontribusi hingga 1/3 untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia namun kini hanya 1/4.
"Kalau kita lihat struktur pertumbuhan ekonomi, paling besar itu dari konsumsi dalam negeri kita yang kuat, kurang lebih sekarang 53-54%. Kedua, datang dari investasi. Investasi sekarang kurang lebih 24-25%. Dulu, konsumsi kita bisa 57-58%, dan investasi bisa mencapai 30% atau lebih, sekarang hanya 24-25%," katanya.
Oleh sebab itu, Rosan menekankan pentingnya peningkatan kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor-sektor strategis seperti energi bersih dan manufaktur kendaraan listrik.
