Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan arah kebijakan ekonomi pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming yang akan mulai pada 20 Oktober 2024.
Bendahara Negara menegaskan bahwa kebijakan ekonomi tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran akan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Arah kebijakan fiskal untuk ke depan, pada 2025 sudah kita tetapkan bersama DPR dan konsultasi dengan presiden terpilih itu sudah memberikan gambaran awal bagaimana arah pemerintah ke depan,” ujarnya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Jumat (18/10/2024).
Menurutnya, kebijakan ekonomi harus tetap suportif terhadap program-program yang menjadi prioritas pemerintah baru, yang mana mengarah pada sisi ketahan pangan dan energi.
Pada saat yang sama, pemerintah juga akan tetap waspada dengan lingkungan global. Mengingat, kuartal terakhir 2024 ini dimulai dengan memanasnya tensi geopolitik, terutama di Timur Tengah.
“Beliau [Prabowo] selalu menyampaikan geopolitik, geostrategis, geoekonomi, itu semuanya berhubungan,” jelasnya.
Pasalnya, kondisi ekonomi dan geopolitik dunia tersebut, semuanya akan memberikan pengaruh kepada suasana global dan berpotensi terjadi rambatan ke dalam negeri.
“Ini sangat ditekankan presiden terpilih, kami KSSK terus mewaspadai,” lanjut Sri Mulyani.
Sementara dari sisi APBN, Sri Mulyani yang dikabarkan akan lanjut sebagai memteri keuangan, menekanan kebijakan fiskal tetap dilakukan secara prudent dan suportif terhadap program nasional.
Selain itu, APBN juga akan disinkronisasikan dengan arah kebijakan moneter yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilisasi nilai tukar rupiah.
Salah satunya, pemerintah melanjutkan pemberian insentif fiskal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) 100% hingga akhir 2024.
Sementara Bank Indonesia memberikan dukungan moneter baik dari sisi suku bunga dan makroprudensial yang akan memperkuat dampak dari kebijakan yang pemerintah berupa kebijakan insentif likuiditas makroprudensial.
Harapannya, sinkronisasi kebijakan ini dapat memberikan dampak yang lebih kuat terhadap ekonomi Indonesia.
“Kami sudah jelas, UU APBN 2025 sudah ada, tetapi pelaksanaannya tergantung format kabinet dan dari sisi Pemda, Pilkada baru bulan depan. Agar UU APBN 2025 yang sudah disepakati DPR bisa dijalankan secara optimal sehingga memberikan dampak sesuai harapan pertumbuhan ekonomi 5,2%,” tutup Sri Mulyani.
Seperti apa saat ini diskusi dengan konsorsium LG apa sudah ada kemajuan untuk pembahasan JV di sisi hulu tambang dan smelter?
