Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Didiek Hartantyo akan segera menemui Menteri Perhubungan (Menhub) periode 2024-2029 Dudy Purwagandhi yang baru saja dilantik pada Senin (21/10/2024).
Didiek mengatakan, KAI akan segera menemui Kemenhub untuk membahas secara menyeluruh terkait transformasi sektor perkeretaapian, termasuk kelanjutan proyek-proyek KAI di era Presiden Prabowo Subianto.
"Kita tunggu saja, ini kita baru mau ketemu menteri perhubungan yang baru, Pak Dudy. Secara kalau kami melihat pidato Pak Presiden Prabowo [saat pelantikan], kami sangat optimis, dan KAI siap untuk berkontribusi," ujar Didiek kepada Bisnis, Selasa (22/10/2024).
Lebih lanjut, dia mengatakan, ada beberapa proyek KAI yang dipastikan akan berlanjut pada era Prabowo-Gibran, termasuk pengembangan proyek LRT Jabodebek hingga Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.
"Kami sedang menyelesaikan proyek kereta cepat dan LRT Jabodebek, harapannya tata kelola, infrastruktur, peraturannya segera diselesaikan sehingga menjadi landasan hukum untuk proyek-proyek strategis berikutnya," jelasnya.
Adapun, KAI mencatatkan pengguna LRT Jabodebek mencapai 5,96 juta penumpang sepanjang kuartal III/2024. Angka itu tumbuh 23% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang tercatat sebesar 4.844.096 pengguna.
Baca Juga
Sementara itu, berdasarkan catatan Bisnis, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan studi kelayakan atau feasibility study (FS) Kereta Cepat Jakarta-Surabaya akan rampung tahun ini dan akan dieksekusi pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal mengatakan, saat ini FS sedang berlangsung dan harusnya akan selesai pada tahun ini.
“Masih kita proses, iya [kelanjutan di pemerintahan selanjutnya]. Tahun ini selesai harusnya masalah studi kelayakan,” kata Risal kepada wartawan, Selasa (1/10/2024).
Risal menerangkan studi kelayakan tersebut dilakukan untuk menentukan jalur yang akan dilintasi kereta cepat tersebut, apakah utara, tengah atau justru jalur selatan.
Sebagai tambahan informasi, PT KAI juga mendapatkan anggaran belanja subsidi public service obligation (PSO) sebesar Rp4,79 triliun pada APBN 2025 untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api.
Angkutan KA yang dimaksud di antaranya KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan LRT Jabodebek.
