Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Keuangan menyebutkan November-Desember 2024 menjadi periode yang sangat sibuk dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan sejumlah penataan keuangan untuk 2025 dan penuntasan pelaksanaan APBN 2024 seiring perubahan nomenklatur menjadi area yang harus dikawal oleh pihaknya.
"Dalam 2 bulan [November-Desember 2024] ini kami fokus mengawal APBN 2024 dengan begitu banyaknya dinamika yang terjadi, baik dari sisi global maupun dalam negeri," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita edisi November 2024, Jumat (8/11/2024).
Di tengah volatilitas keuangan global, di dalam negeri terjadi perubahan nomenklatur dan perubahan organisasi pemerintahan yang sangat banyak di kabinet baru.
Sri Mulyani menyebutkan, untuk lembaga yang mengalami perubahan maupun pembentukan akan menggunakan APBN 2024 dengan acuan nomenklatur anggaran APBN 2024 ataupun yang menjadi koordinator. "Sehingga anggarannya dapat dipertanggungjawabkan," katanya.
Baca Juga
Untuk itu, dia memperingatkan para menteri kementerian baru dapat bekerja sama dengan lembaga induknya dalam penggunaan anggaran. Perubahan mekanisme penganggaran ini, disebutkan terus dikomunikasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Begitu tutup tahun, laporan keuangannya juga dikoordinasi oleh lembaga induknya atau lembaga koordinatornya untuk bisa membuat laporan keuangan 2024. Sehingga bisa dilakukan audit seperti peraturan perundang-undangan," tegas Sri Mulyani.
Saat yang sama, Kementerian Keuangan tengah mendorong para kementerian/lembaga baik nomenklatur baru maupun eksisting untuk mendetailkan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) 2025, dengan target penyelesaian akhir November ini.
"Banyak sekali aktivitas yang akan dilakukan," katanya. Sri juga menekankan Kementerian Keuangan bertekad menjaga tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara.
