Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah akan memajaki aktivitas ekonomi bayangan atau shadow economy.
Sri Mulyani menjelaskan, ada tiga jenis aktivitas shadow economy. Pertama, ekonomi bawah tanah yang bertujuan untuk menghindari pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti lewat transfer pricing hingga underreporting.
Kedua, aktivitas ekonomi ilegal seperti judi online. Terkait ekonomi ilegal, Sri Mulyani menyatakan akan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan.
Ketiga, aktivitas ekonomi informal seperti pedagang kaki lima hingga toko kelontong. Oleh sebab itu, Sri Mulyani menegaskan cara mengidentifikasi dan menindak berbagai aktivitas ekonomi tersebut akan berbeda-beda.
"Kita nanti akan secara bertahap melakukan pemetaan bersama-sama dengan menteri-menteri terkait dan dalam koordinasi para Menko," jelasnya dalam konferensi pers di Kantor Ditjen Bea Cukai, Jakarta Timur, Kamis (14/11/2024).
Sementara itu, sambungnya, di internal Kementerian Keuangan yang akan mengurusi shadow economy tersebut yaitu Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Direktorat Jenderal Pajak, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Baca Juga
Sebelumnya, keinginan pemerintah memajaki aktivitas shadow economy memang sudah sempat diungkapkan oleh Anggito. Secara khusus, Anggito menyoroti aktivitas judi online.
Dia menjelaskan, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang melakukan judi dengan bertaruh secara daring atau online betting seperti bertaruh soal skor sepak bola klub-klub Inggris maupun judi-judi dalam bentuk lainnya.
Masalahnya, sambung Anggito, masyarakat yang melakukan aktivitas shadow economy tersebut tidak melaporkan harta yang didapatkannya. Oleh sebab itu, dia mendorong Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih mengawasi aktivitas shadow economy tersebut.
"Sudah enggak kena denda, dianggap tidak haram, enggak bayar pajak lagi. Padahal kan dia menang itu. Kalau dia dapat winning itu kan nambah PPh [Pajak Penghasilan]," ungkapnya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024).
Anggito menyebutkan bahwa penghasilan yang didapatkan dari kegiatan tersebut tidak terekam radar pajak. Padahal, pendapatan pajak yang tidak tertagih dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat pembuatan program-program publik.
Bahkan, persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam kegiatan retreat yang diselenggarakan Presiden Prabowo Subianto bersama menteri-menterinya di Magelang pada akhir pekan lalu.
"Kita membuka mata bahwa sebenarnya banyak underground economy yang tidak terdaftar, tidak terekam, dan tidak bayar pajak. Jadi yang kaya gitu yang kita ambil," jelas Anggito.
