Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wall dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masuk ke dalam daftar program strategis era Presiden Prabowo Subianto.
Staf Ahli Menteri PU Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja menuturkan pembangunan IKN dan giant sea wall itu merupakan dua dari 53 agenda yang dilakukan untuk mendukung program unggulan kementerian dan lembaga lainnya.
“Ini yang dimasukkan dalam menu quick win-nya PU 2024-2025. Ada giant sea wall ya, IKN juga masih dalam menu,” tuturnya saat ditemui di Jakarta, Selasa (26/11/2024).
Dalam paparan yang dibagikan, saat ini program giant sea wall tengah masuk dalam tahap review desain dan persiapan konstruksi. Di mana, proyek ini diinisiasi untuk mengatasi masalah penurunan muka tanah khususnya di wilayah Pantai Utara Jawa.
Sementara itu, dalam program pengembangan IKN terdapat 8 agenda utama yang bakal dibangun. Di antaranya yakni penyelesaian konstruksi kantor presiden, Jalan Tol IKN segmen KKT Kariangau – Simpang Tempadung dan konstruksi Kantor Kemensetneg.
Kemudian, ada pula Kantor Kementerian Koordinator 1,3,4. Lalu, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 1 di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dan Jalan Tol IKN Segmen Sp Tempadung – Jembatan Pulau Balang.
Baca Juga
Adapun sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memang menyebut bahwa Presiden Prabowo memang membidik konstruksi KIPP IKN dapat rampung dalam kurun waktu 4-5 tahun.
“Targetnya 4 - 5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan Pak Presiden Prabowo” tegasnya dalam Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Rakorbangwil), Jumat (8/11/2024).
Pada tahap awal tersebut, AHY menyebut pemerintahan Prabowo bakal mempercepat pembangunan sarana dan prasarana IKN sebagai pusat legislatif dan juga yudikatif.
Serta bakal melakukan dukungan percepatan pembangunan ekosistem IKN yang ramah bagi para pejabat dan ASN yang bakal mulai berkantor di IKN.
"Bukan hanya [mempercepat pembangunan] kantornya tapi juga fasilitas pendukung perumahan yang harus disiapkan bagi para pejabat ASN dan warga yang akan mengawaki dan mengoperasikan IKN ke depan," tegasnya.
