.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan beberapa pemangku kepentingan masih harus berdiskusi terkait rencana pembangunan Bandara Bali Utara.
Juru Bicara Kementerian Perhubungan Elba Damhuri mengatakan terkait pembangunan Bandara Bali Utara yang bukan lagi Proyek Strategis Nasional itu masih harus didiskusikan lebih dalam.
“Ini harus diskusi lebih dalam lagi. Tiba tiba diskusi di China lagi itu kan. Kan sebenarnya [proyek] Bandara Bali Utara itu kan sudah dikeluarkan dari PSN,” kata Elba di Kementerian Perhubungan, Selasa (26/11/2024).
Elba menjelaskan jika terkait pembangunan bandara, seluruhnya merupakan kebijakan dari presiden yang menjabat, di mana saat ini adalah Prabowo Subianto.
Pada pemberitaan Bisnis sebelumnya, pembangunan Bandara Bali Utara memasuki tahap baru.
PT BIBU Panji Sakti, sebagai pemrakarsa proyek, mengumumkan telah menandatangani Head of Agreement (HoA) dengan perusahaan asal China, ChangYe Construction Group, terkait pendanaan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara (BIBU).
Baca Juga
Penandatanganan ini berlangsung di Shanghai dan merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) yang disepakati dua minggu sebelumnya di Kedutaan Besar RI (KBRI) Beijing.
Presiden Direktur PT BIBU Panji Sakti, Erwanto Sad Adiatmoko Hariwibowo, menjelaskan bahwa HoA ditandatangani dalam rangkaian Business Forum yang digelar oleh Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Shanghai.
Disebutkan juga, President Director ChangYe Construction Group Yu Xueze telah menyampaikan komitmen perusahaannya terhadap proyek pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di Buleleng.
"Proyek Bandara Internasional Bali Utara adalah karya luar biasa yang mencerminkan harmoni antara budaya, alam, dan manusia. Kami bangga menjadi bagian dari inisiatif ini yang memiliki dampak global," ungkap Yu Xueze.
