Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah menggodok program kredit pemilikan rumah (KPR) Desa dengan skema angsuran yang murah untuk menjangkau kemampuan beli masyarakat perdesaan, khususnya kalangan menengah ke bawah.
Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan program tersebut tengah didiskusikan bersama BUMN perbankan PT Bank Tabungan Negara Tbk atau BTN untuk menekan harga rumah hingga Rp75 juta dengan cicilan di bawah Rp500.000 per bulan.
"Hasil diskusi juga bagaimana menekan biaya rumah sampai dengan Rp75 juta maka cicilan bulanannya sampai dengan di bawah Rp500 juta, jadi dibikin semurah mungkin supaya bisa masuk ke daya beli orang di desa," kata Tiko di Jakarta, Jumat (29/11/2024).
Program ini diperlukan sembari pemerintah menggodok strategi lain untuk meningkatkan keterjangkauan rumah dengan skema kredit yang tepat dengan daya beli masyarakat.
Dalam hal ini, pemerintah juga mempersiapkan land bank atau cadangan lahan bersama yang dapat dikerjasamakan dengan swasta untuk pembangunan rumah, termasuk lahan milik PT KAI. Pihaknya juga mendorong penggunaan material bangunan berkualitas dengan cost lebih murah.
"Kita punya perusahaan seperti Semen Indonesia yang sekarang memproduksi semen dan juga tembok brick yang secara cost jauh lebih murah sehingga untuk yang land bank juga bisa turun harganya," ujarnya.
Baca Juga
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk atau BTN, Nixon LP Napitupulu, menjelaskan bahwa KPR desa diusulkan dengan angsuran yang sangat terjangkau untuk rumah-rumah di desa yang tidak layak huni agar dapat dibangun kembali rumahnya.
"Itu angsurannya kalau bisa 30 tahun cuma Rp480.000 per bulan, ini sangat affordable buat masyarakat di desa," jelasnya.
Nixon menambahkan bahwa rumah yang dibangun di desa akan memanfaatkan lahan yang sudah ada, seperti renovasi rumah tak layak huni atau pembangunan rumah baru dengan biaya yang minim.
Skema ini diharapkan dapat memberi akses perumahan yang lebih baik bagi masyarakat desa, yang selama ini sering terpinggirkan dari program perumahan formal.
Program KPR desa ini termasuk dalam rencana pembangunan rumah lewat kuota FLPP 800.000 unit rumah tahun depan, dengan porsi yang disiapkan untuk masyarakat di desa.
.JPG?w=300&h=221)
