Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan Korea Selatan berjanji akan terus menggunakan langkah-langkah stabilisasi pasar yang diperlukan untuk mendukung ekonomi setelah Presiden Yoon Suk Yeol dimakzulkan atas pemberlakuan darurat militer.
Melansir Reuters, Senin (16/12/2024), Kementerian mengatakan akan secara aktif berkomunikasi dengan parlemen untuk menjaga kestabilan ekonomi. Mereka juga berencana untuk mengumumkan rencana kebijakan dua tahunan sebelum akhir tahun ini.
Pemimpin oposisi utama Partai Demokrat Lee Jae-myung menyerukan pembentukan Dewan Stabilitas Nasional untuk Pemerintahan yang terdiri dari pemerintah dan parlemen untuk mendiskusikan keuangan, ekonomi, dan mata pencaharian masyarakat.
"Untuk mengatasi hal ini, saya yakin perlu segera membahas anggaran tambahan," kata Lee, Minggu (15/12/2024).
Kendati demikian, Lee menambahkan bahwa sejauh ini anggaran tambahan dapat mencakup pendanaan untuk mendukung usaha kecil dan investasi terkait kecerdasan buatan dan infrastruktur untuk mencoba mengatasi kekurangan energi.
Parlemen, yang dikendalikan oleh partai Lee, mengesahkan RUU anggaran 2025 senilai 673,3 triliun won (US$470,6 miliar) yang memangkas usulan pemerintah sebesar 677,4 triliun won, tanpa mencapai kesepakatan dengan Partai Kekuatan Rakyat Yoon dan pemerintah.
Baca Juga
Sementara itu, Bank of Korea menyatakan bahwa mereka akan menggunakan semua instrumen kebijakan yang tersedia bersama dengan pemerintah untuk merespons dan mencegah eskalasi volatilitas di pasar keuangan dan pasar valuta asing.
"Bank Korea bermaksud untuk menggunakan semua instrumen kebijakan yang tersedia, bersama dengan pemerintah, untuk menanggapi dan mencegah eskalasi volatilitas di pasar keuangan dan valuta asing," kata BOK dikutip dari Bloomberg pada Senin (16/12/2024).
Membandingkan situasi saat ini dengan fase pemakzulan presiden sebelumnya, BOK mengatakan kasus terbaru ini ditandai dengan tantangan eksternal yang lebih besar, seperti ketidakpastian yang meningkat dalam lingkungan perdagangan dan persaingan global yang semakin ketat.
"Jika faktor-faktor eksternal ini tumpang tindih dengan faktor-faktor domestik, dampaknya dapat meningkat," kata BOK, menyerukan pendekatan intervensionis untuk meningkatkan ekonomi.
