Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bakal mengalokasikan 7,55 juta kilo liter (KL) B40 untuk Public Service Obligation (PSO).
Adapun, implementasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan campuran minyak sawit dengan konsentrasi 40% (B40) sudah mulai berlaku per 1 Januari 2025.
Pada 2025 ditetapkan kouta Biodiesel naik menjadi 15,6 juta KL. Padahal, pada tahun 2024 kouta biodiesel hanya berada diangka 12,9 juta KL.
Dari kouta tersebut, Bahlil mengatakan bahwa pemerintah bakal mengalokasikan 7,55 juta KL B40 untuk PSO dan sisanya bakal dialokasikan kepada Non-PSO.
“7,55 juta KL unruk PSO dan non-PSO dialokasikan sebesar 8,07 juta KL,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (3/1/2025).
Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan untuk harga B40 yang akan dialokasikan kepada PSO akan mendapatkan insenti dari pemerintah.
Baca Juga
Sedangkan, untuk B40 yang nantinya dialokasikan kepada Non-PSO, Ketum Partai Golkar ini menyebut tidak akan ada insentif untuk harga yang akan dipasarkan.
“Pasti non-PSO ini harganya tidak ditanggung insentifnya oleh negara. Karena dana BPDPKS kita kan tahun 2025 tidak bisa men-cover secara total daripada B40,” ujar Bahlil.
Pemerintah sendiri menargetkan produksi B40 berjalan mulai Januari 2025 ini. Untuk memastikan kesiapan produksi B40, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung telah mengecek kesiapan dari sisi industri Fatty Acid Methyl Ester (FAME) sebagai bahan bakar nabati.
Kebutuhan biodiesel untuk mendukung mandatori B40 diperkirakan mencapai 15,6 juta kiloliter per tahun. Angka tersebut mencakup distribusi ke seluruh Indonesia, sehingga kesiapan dari sisi bahan baku dan rantai pasok menjadi prioritas utama.
Kementerian ESDM, kata Yuliot, juga terbuka terhadap masukan dari berbagai badan usaha untuk memastikan kelancaran implementasi B40. Menurut Yuliot, tantangan dalam penerapan B40 tidak hanya terkait dengan ketersediaan bahan baku, tetapi juga kondisi geografis yang beragam di Indonesia.
"Kami mengharapkan masukan dari Pertamina Patra Niaga maupun badan usaha lain terkait tantangan implementasi B40. Misalnya, wilayah seperti Dumai yang relatif panas, atau daerah dataran tinggi dengan suhu lebih dingin, apakah ada impact yang perlu disiapkan baik oleh Pertamina maupun badan usaha BBM yang akan melaksanakan mandatori B40," ujar Yuliot beberapa waktu lalu
