BisnisIndonesia.id, JAKARTA - Pemberlakuan pajak minimum global sebesar 15% bagi perusahaan multinasional dilakukan demi keadilan hak pajak, tetapi dikhawatirkan akan meredupkan daya tarik investasi Tanah Air.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menerapkan kebijakan Pajak Minimum Global dan berlaku efektif per 1 Januari 2025.
Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/ 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional yang diteken pada 31 Desember 2024.
Selain soal pajak minimum global, terdaapat informasi komprehensif lainnya yang menjadi berita pilihan redaksi BisnisIndonesia.id pada Jumat (17/1/2025). Di antaranya adalah:
1. Pajak Minimum Global Tak Boleh Redupkan
Implementasi pajak minimum global berarti pemerintah tidak bisa lagi menggunakan skema insentif pajak tertentu untuk menarik investasi.
Selain itu, secara administrasi, pajak minimum global bukanlah hal yang mudah sehingga makanya hanya dikenakan pada PMN dengan omzet dan syarat tertentu.
Pelaku usaha juga mengatakan investor asing bakal dihadapkan dengan tambahan beban seiring dengan rentetan masalah seperti birokrasi.
2. Kripto Menguat Terkerek Penurunan Inflasi AS & Potensi Reli Menanti Pelantikan Trump
Pasar kripto mulai bergerak ke zona hijau seiring dengan meredanya data inflasi CPI Amerika Serikat. Potensi reli juga dinanti jelang pelantikan presiden terpilih AS Donald Trump, yang sudah menjanjikan pemotongan pajak untuk memacu pertumbuhan.
Adapun, laju kenaikan inflasi yang turun memberikan harapan terhadap potensi tercapainya target inflasi The Fed 2%. Aset kripto berkapitalisasi jumbo, Bitcoin terapresiasi ke level US$99 ribu, hingga kemudian menembus level US$100 ribu.
Situasi tersebut juga diikuti oleh aset kripto lainnya, seperti Ethereum, XRP, SOL, XLM, dan mayoritas aset kripto di pasar. Sementara di pasar saham AS, Nasdaq Composite memimpin dengan kenaikan 2,17% diikuti S&P 500 1,62% dan Dow Jones Industrial Average dengan 1,5%.
3. Aral Menantang Setrum Kendaraan Listrik
Upaya pemerintah memperkuat ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Tanah Air kian menantang, mengingat investasi untuk pembangunan infrastruktur pendukung berupa stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) mulai seret.
Banyak investor disebut-sebut mulai membatalkan rencana investasinya untuk membangun infrastruktur pengisian daya kendaraan terelektrifikasi tersebut, lantaran penjualan mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) di Indonesia belum begitu bergairah.
Kendati demikian, pemerintah tetap optimistis investasi untuk pembangunan SPKLU tersebut akan kembali berdatangan. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiyani Dewi bahkan meyakini penjualan kendaraan listrik di Indonesia bakal makin meningkat seiring dengan banyaknya pilihan dan harga yang kompetitif.
4. Alasan Daya Tarik Kartu Kredit Redup, Tapi Paylater Milik Bank Diminati
Bank umum makin aktif dan agresif menggarap produk paylater atau Buy Now Pay Later (BNPL) di samping telah memiliki produk kartu kredit. Kondisi ini membuat proyeksi bisnis semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Pefindo Biro Kredit (IdScore) memproyeksikan bisnis paylater terus meningkat pada tahun ini. Bahkan potensinya bisa mengalami pertumbuhan hingga 30% hingga akhir 2025. Direktur Utama IdScore, Tan Glant Saputrahadi, mengatakan proyeksi itu sejalan dengan pertumbuhan kinerja tahun lalu dan prediksi pertumbuhan portofolio kredit nasional yang juga diperkirakan mencapai dua digit.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh hingga November 2024, pertumbuhan fasilitas BNPL tercatat sebesar 24,53% secara tahunan (year-on-year/YoY), dengan total nilai portofolio kredit mencapai Rp35,14 triliun.
5. Nasib Fajar Surya Wisesa (FASW) Ditinggal Komisaris hingga Direksinya
Emiten produsen kardus dan kertas PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (FASW) atau Fajar Paper harus menerima kenyataan pahit dengan pengunduran diri salah seorang direksinya, mengakumulasi total lima komisaris dan direksi yang meninggalkan perusahaan.
Berdasarkan keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia, Kamis (16/1/2025), Sekretaris Perusahaan Fajar Surya Wisesa Marco Hardy mengatakan bahwa perusahaan telah menerima surat pengunduran diri dari Thalengsak Ratchburi sebagai direktur. Sebelumnya, Ponthep Tuntavadcharom tercatat mengundurkan diri sebagai direktur.
Dengan demikian, di deretan direksi, tersisa Presiden Direktur Yustinus Yusuf Kusumah, Direktur Ekachai Anujorn dan Direktur Arif Razif, mengacu pada laporan keuangan perusahaan periode 9 bulan pertama 2024.
