Bisnis.com, JAKARTA - Istana Kepresidenan angkat bicara terkait rencana pemerintah memangkas anggaran infrastruktur untuk menambal kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi (Uki) menjelaskan, hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Pasalnya, pos anggaran infrastruktur disesuaikan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto yang jelas berbeda dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
"Mohon jangan di-frame bahwa seolah-olah MBG ini mengorbankan yang lain. Tapi memang ada refocusing dari eranya Presiden Jokowi, yang menyediakan atau membangun infrastruktur secara masif," jelasnya dalam Konferensi Pers di Bandung, dikutip Senin (20/1/2024).
Lebih lanjut, Uki menjelaskan bahwa pada era Presiden Prabowo terdapat peralihan fokus pembangunan. Pemerintahan Prabowo lebih fokus melakukan pengembangan pada sumber daya manusia (SDM).
Untuk itu, program Makan Bergizi Gratis tersebut dinilai penting untuk dicanangkan guna mempersiapkan SDM unggul dalam beberapa tahun ke depan.
"Kini saatnya kita refocusing untuk membangun SDM. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi, untuk mempersiapkan SDM itu nggak hanya soal MBG, SDM itu banyak sekali program yang kita lakukan," tambahnya.
Baca Juga
Dia mencontohkan, pemerintah juga menyediakan program medical checkup gratis bagi masyarakat Indonesia setiap tahunnya.
Adapun, untuk menunjang kelangsungan program periksa kesehatan gratis itu pemerintah disebut menggelontorkan anggaran hingga Rp4,8 triliun.
"Belum lagi kita bicara periksa TBC Rp8 triliun. Kemudian ada peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan, rumah sakit, puskesmas, itu Rp15 triliun lagi sendirian. Kurang lebih seperti itu," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono buka suara terkait anggaran infrastruktur yang terpaksa dipangkas untuk membiayai Makan Bergizi Gratis dan food estate.
Thomas membenarkan bahwa anggaran untuk program quick win milik Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming tersebut berasal dari pemangkasan anggaran infrastruktur.
"Itu kan dikurangi dari segi anggaran. Tidak berarti infrastruktur dinomorduakan. Cuma strateginya diatur adalah bahwa itu [infrastruktur] akan ke private sector. Ada yang namanya KPBU [kerja sama pemerintah dan badan usaha], itu pola-pola seperti itu yang mau digiatkan," tuturnya di IDN HQ, Rabu (15/1/2025).
