Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melihat ekonomi Indonesia kuat secara domestik meski di sisi eksternal terdapat sejumlah dinamika baru, termasuk dilantiknya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyampaikan masih terlalu dini untuk melihat dampak Trump terhadap ekonomi dan pasar modal global, termasuk Indonesia.
“Saya enggak bisa melihat sejauh itu, tetapi yang pasti kan perekonomian kita kan memang kuat secara domestik ya,” ujar Mahendra di Gedung BEI, Senin (20/1/2025).
Menurut bos OJK itu, Indonesia dapat terus fokus untuk memperkuat laju perekonomian di dalam negeri di tengah dinamika eksternal. Meski begitu, dia tidak menampik bahwa terdapat tantangan untuk meningkatkan pertumbuhan dan meningkatkan kerja sama dagang maupun investasi internasional.
“Saya rasa masih terlalu cepat untuk bisa memperkirakan apa yang akan jadi dampak dari pemerintahan presidensi Trump. Tetapi tentu secara menyeluruh kita berharap siapapun yang jadi pimpinan di negara besar, seperti Amerika Serikat, memiliki kepentingan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan dari seluruh masyarakat di dunia, ya tentu termasuk negaranya masing-masing,” papar Mahendra.
Dia mengakui tantangan global sudah tampak sebelum Trump kembali menjadi Presiden AS dan tantangan tersebut diakui tidak mudah untuk diatasi. Mahendra berharap kondisinya tidak semakin memburuk.
Baca Juga
Seperti diketahui, Trump bakal dilantik sebagai Presiden AS ke-60 di Gedung Kongres AS atau US Capitol pada Senin (20/1/2025). Upacara pelantikan bakal digelar pada pukul 12 siang waktu setempat.
Terpisah, Presiden Direktur Schroders Indonesia Michael T. Tjoajadi menuturkan beberapa investor masih mempelajari arah kebijakan yang bakal diadopsi Trump.
Kendati demikian, Michael memperkirakan Inflasi AS bakal berbalik tinggi saat Trump kembali menjabat. Situasi itu, kata Michael, bakal mendorong Bank Sentral AS The Feduntuk mengulur kemungkinan pemotongan suku bunga lebih awal.
Apalagi, Trump berkomitmen untuk menerapkan tarif tinggi pada semua barang impor selama masa kampanye presiden 2024 lalu.
