Bisnis.com, JAKARTA — Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips J. Vermonte meminta kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran seiring dengan adanya dugaan adanya pungutan liar (pungli) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di Ciledug, Tangerang.
Philips menegaskan bahwa program MBG sepenuhnya hanya dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Dia menjelaskan bahwa sejatinya informasi resmi terkait dengan dapur maupun gizi yang berkaitan dengan program MBG berada di jalur BGN.
“Saya nggak bisa mengomentari apa yang ada di media sosial sementara ini. Karena yang jelas, kami fokus apa yang dijalankan oleh pemerintah, apa yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Kami punya prosedur dan sistem sendiri,” kata Philips saat ditemui seusai meninjau program MBG di SLB Negeri 5 Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Dia pun meminta masyarakat meningkatkan kesadaran terhadap informasi yang beredar di media sosial.
“Masyarakat diharapkan juga muncul awareness bahwa program ini hanya dikelola oleh Badan Gizi Nasional,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Philips menyatakan bahwa saat ini pemerintah tengah fokus menjalankan program yang sedangkan dijalankan, termasuk MBG. Pasalnya, kata dia, menjalankan program yang telah ditetapkan sudah sangat menguras tenaga.
Baca Juga
“Karena menjalankan program yang sudah fix saja itu sudah sangat membutuhkan energi dan perhatian. Sehingga hal-hal yang terkait dengan media sosial, mudah-mudahan masyarakat menjadi semakin dewasa juga untuk melihat berita dan informasi,” tuturnya.
Sebelumnya, isu pungutan liar dalam program MBG pernah ditepis Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas). Melalui akun Instagram resminya, Zulhas menegaskan bahwa program MBG tidak dipungut biaya alias gratis.
“Tidak ada pungutan dalam bentuk apapun terkait program makan bergizi gratis,” kata Zulhas melalui akun Instagram resminya, dikutip pada Jumat (3/1/2025).
Zulhas mengimbau agar masyarakat melaporkan aksi pungutan terkait program MBG. “Jika ada oknum yang mencoba menjual janji menjadi penyedia program MBG tapi meminta uang di awal, maka wajib dilaporkan. Itu penipuan,” ujarnya.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan bahwa pemerintah ingin membantu masyarakat melalui program MBG. Apalagi, pemerintah juga telah menggelontorkan anggaran senilai Rp71 triliun untuk program MBG pada 2025.
“Kalau ada oknum-oknum yang menamakan siapapun yang meminta biaya itu pasti penipu dan tidak benar, laporkan kepada aparat penegak hukum. Hati-hati, sekali lagi, tidak ada pungutan apapun, ini semua dari pemerintah,” terangnya.
Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya juga sempat mengimbau masyarakat yang menjadi korban penipuan program fiktif MBG untuk segera melapor ke polisi. Hal ini seiring dengan terungkapnya kasus puluhan pelaku usaha katering di wilayah Jawa Timur yang tertipu oleh pihak tak bertanggung jawab.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Lalu Muhammad Iwan Mahardan menyampaikan bahwa pihaknya sangat menyesalkan kejadian tersebut. Menurutnya, modus yang mencatut nama institusi Komando Distrik Militer (Kodim) 0809/Kediri itu murni penipuan.
Dia menegaskan, program ini merupakan inisiatif pemerintah yang dirancang untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, bukan untuk dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab.
“Kami imbau para korban segera melapor ke polisi, agar kasus ini segera diusut,” kata Lalu dalam keterangannya, dikutip Sabtu (28/12/2024).
Selain itu, BGN juga memastikan untuk mendukung penuh aparat kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Dia juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap modus serupa di masa mendatang.
Lalu menuturkan, program pemerintah selalu melalui prosedur resmi. Untuk itu, jika ada penawaran yang mencurigakan, dia meminta masyarakat untuk mengkonfirmasi langsung informasi yang ada ke instansi terkait.
“Jangan pernah menyerahkan uang tanpa kejelasan,” tutupnya.
