Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Imbas Inpres Prabowo, Kementerian ATR/BPN 2024 Kena Efisiensi Rp2,6 Triliun

Prabowo memangkas anggaran Kementerian ATR/BPN sebesar Rp2,6 triliun dari pagu anggaran 2025 yang senilai Rp6,4 triliun.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid (tengah) dalam raker bersama Komisi II DPR RI, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024)/Bisnis-Annisa Nurul Amara
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid (tengah) dalam raker bersama Komisi II DPR RI, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024)/Bisnis-Annisa Nurul Amara

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp2,6 triliun dari pagu anggaran 2025 yang berada diangka Rp6,4 triliun.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyebut pengurangan anggaran tersebut berasal dari dua efisiensi sesuai dengan arahan pemerintah saat ini. 

Pertama, efisiensi sebesar Rp2,3 triliun atau 35%  dari pagu anggaran 2025. Adapun potongan tersebut sesuai dengan Inpres Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

“Sesuai dengan efisiensi yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dari anggaran Rp6,454 triliun tadi kita kena pemotongan anggaran tahun 2025 sebesar 35% atau Rp2,3 triliun,” kata Nusron saat rapat kerja dengan Komisi II DPR, Kamis (30/1/2025).

Pemotongan kedua berasal dari pemblokiran perjalanan dinas dan paket meeting sebesar Rp326,4 miliar dari pagu anggaran tahun 2025.

Maka dari itu, total anggaran yang dipotong pemerintah dari Kementerian ATR/BPN sebesar Rp2,6 triliun. Sehingga, total anggaran Kementerian ATR/BPN 2025 mencapai Rp3,8 triliun.

Meski begitu, Kementerian ATR/BPN mendapat pinjaman luar negeri dari Bank Dunia untuk anggaran tahun 2025 sebesar Rp 490,2 miliar. Tambahan tersebut sudah efektif per 23 Desember 2024.

“Alhamdulillah pada detik-detik akhir Desember, program kita ILASP, Integrated Land Administration and Spatial Planning dari 2025 sampai 2029 sudah ditandatangani oleh Menteri Keuangan,” ujarnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Lukman Nur Hakim
Editor : Leo Dwi Jatmiko
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper