Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkirakan purchasing manager index (PMI) manufaktur Indonesia dapat mencapai titik tertinggi apabila kebijakan gas murah (HGBT), P3DN, dan revisi relaksasi impor dilakukan.
Adapun, menurut S&P Global melaporkan PMI manufaktur Indonesia berada di level 51,9 pada Januari atau naik 0,7 poin dari capaian bulan sebelumnya di angka 51,2. Fase ekspansif ini merupakan titik tertinggi sejak bulan Mei 2024.
Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas usaha oleh pelaku industri makin optimistis memasuki tahun 2025.
“Dengan kepercayaan yang tinggi dari para pelaku industri untuk terus menjalankan usahanya, kami juga optimistis bahwa perekonomian nasional dapat ikut tumbuh positif,” kata Febri dikutip Senin (3/2/2025).
Kenaikan indeks manufaktur ini juga tercerminkan dari meningkatnya pembelian bahan baku oleh pelaku usaha untuk dapat memenuhi lonjakan permintaan pasar pada bulan-bulan berikutnya. Produksi berlangsung untuk memasok kebutuhan pasar domestik dan ekspor.
Aktivitas produksi yang meningkat membuat sejumlah perusahaan memutuskan untuk melakukan perekrutan pada Januari dan menambahkan jumlah tenaga kerja mereka selama dua bulan berjalan.
Baca Juga
“Ini membuktikan bahwa apabila aktivitas industri bergeliat, akan membawa dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong penciptaan lapangan kerja baru atau job creation,” terangnya.
Sebagai informasi, PMI manufaktur Indonesia pada Januari 2025 mampu melampaui PMI manufaktur Taiwan (51,1), Korea Selatan (50,3), China (50,1), Amerika Serikat (50,1), Thailand (49,6), Vietnam (48,9), Jepang (48,8), Malaysia (48,7), Myanmar (47,4), Inggris (48,2), dan Jerman (44,1).
“Di tingkat Asean, Indonesia satu-satunya negara yang mengalami kenaikan ekspansif PMI manufaktur Januari 2025 dibanding Desember 2024. Lainnya banyak yang mengalami penurunan level, sedangkan Malaysia naik tetapi masih berada di level kontraksi,” jelas Febri.
Dia menilai PMI manufaktur Indonesia dapat lebih tinggi capaiannya apabila sejumlah kebijakan pro-bisnis dilakukan. Misalnya, relaksasi impor produk jadi dicabut, perpanjangan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), dan penguatan P3DN.
Tak hanya itu, pemberian insentif fiskal dan non-fiskal juga dapat mendorong pertumbuhan industri sehingga target pertumbuhan ekonomi 8% dapat tercapai.
“Jadi, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, perlu adanya kebijakan dan stimulus yang dapat merangsang para pelaku industri kita untuk lebih bergeliat dalam menjalankan usahanya,” jelasnya.
Kebijakan-kebijakan tersebut akan menjaga kebutuhan bahan baku, peningkatan investasi dan ekspor, mendongkrak daya saing sektor industri, hingga mengoptimalkan produk lokal di pasar domestik.
“Para pelaku industri penerima HGBT, banyak yang mengapresiasi kebijakan Bapak Presiden Prabowo terkait perpanjangan program HGBT. Sementara itu, realisasi pencabutan kebijakan relaksasi impor masih ditunggu para pelaku industri,” pungkasnya.
