Bisnis.com, JAKARTA — Awak media terus berupaya mendapatkan penjelasan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai muncul berbagai polemik beberapa waktu terakhir, seperti pemangkasan anggaran, penetapan tersangka Dirjen Anggaran Kemenkeu, hingga implementasi Coretax.
Sri Mulyani menjadi salah satu pembicara kunci dalam acara Mandiri Investment Forum 2025 di kawasan Jakarta Pusat pada Selasa (11/2/2025) siang. Usai selesai berbicara, puluhan jurnalis sudah menunggu bendahara negara itu di luar ruang acara.
Kendati demikian, Sri Mulyani memilih keluar melalui pintu yang jauh dari tempat awak media bersiap menyambutnya. Para wartawan sempat coba mengejarnya, tetapi Sri Mulyani sudah terlebih dahulu masuk mobil dan pergi meninggalkan lokasi acara.
Sebelumnya, Sri Mulyani juga sempat menolak menjawab pertanyaan ketika ditanya wartawan usai pengesahan revisi UU BUMN di Kompleks Parlemen Senayan pada pekan lalu, Selasa (4/2/2025).
Begitu juga ketika menghadiri acara BRI Microfinance Outlook 2025 pada akhir bulan lalu, Kamis (30/1/2025), Sri Mulyani tidak mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk melakukan wawancara dengan awak media.
Terakhir kali Sri Mulyani menerima wawancara doorstop dari awak media usai acara peluncuran biografi Mar'ie Muhammad, Kamis (6/2/2025). Saat itu, Sri Mulyani mau menjawab pertanyaan soal isu gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) ASN.
Baca Juga
Sebagai informasi, muncul berbagai polemik yang berkaitan dengan Sri Mulyani. Misalnya pemangkasan anggaran kementerian/lembaga (K/L).
Sebelumnya, dia menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025. Sri Mulyani memerintahkan K/L melakukan revisi anggarannya sesuai persentase pemangkasan yang ditentukan dalam lampiran surat itu.
Selanjutnya, setiap usulan revisi anggaran tersebut diserahkan ke DPR untuk disetujui kemudian diserahkan kembali ke Kemenkeu paling lambat tanggal 14 Februari 2025.
Kendati demikian, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pimpinan komisi parlemen untuk menunda rapat pembahasan efisiensi anggaran dengan K/L mitra kerjanya masing-masing.
Dalam surat bernomor B/1972/PW.11.01/2/2025 tertanggal 7 Februari 2025, Dasco menyampaikan pemerintah akan melakukan rekonstruksi anggaran kembali. Pemerintah terutama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sendiri belum memberikan penjelasan terkait rekonstruksi anggaran kembali tersebut.
Selain itu, bawahan Sri Mulyani yaitu Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata resmi ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya oleh Kejaksaan Agung.
Kemenkeu sudah menyatakan akan hormati proses hukum yang berjalan, tetapi belum jelas siapa yang akan menggantikan Isa sebagai Dirjen Anggaran Kemenkeu.
Belum lagi persoalan aplikasi Coretax atau sistem inti administrasi perpajakan yang masih terus bermasalah. Bahkan, Komisi XI DPR sempat meminta agar implementasi Coretax ditunda dalam rapat dengar pendapat dengan Dirjen Pajak Suryo Utomo dan jajaran.
Hanya saja, sempat ada perdebatan sehingga diambil jalan tengah, yaitu Coretax tetap berjalan tetapi sistem administrasi perpajakan yang lama kembali dibuka untuk antisipasi terganggunya penerimaan negara.
