Bisnis.com, JAKARTA --- PT Pertamina Patra Niaga menyebutkan bahwa terjadi penurunan penjualan BBM jenis Pertamax (RON 92) sebesar 5% dalam 1 hari yakni pada 25 Februari 2025. Hal ini menyusul kabar yang beredar di masyarakat terkait oplosan antara Pertalite RON (90) dan Pertamax.
Pth Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan, penurunan tersebut hanya terjadi dalam 1 hari secara rata-rata harian. Namun, jumlah penurunan dinilai tak signifikan.
"Penurunan itu hanya 1 hari, pada 25 Februari. Angkanya kurang lebih 5% tapi kita melihat rata-rata hariannya masih sama," kata Ega kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Rabu (26/2/2025).
Sebelumnya, Pertamina juga telah memberikan penjelasan bahwa Pertamax yang beredar di masyarakat bukan BBM oplosan. Hal ini merespons kegaduhan masyarakat di media sosial.
Tudingan masyarakat itu tak lepas dari kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan subholding Pertamina dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tahun 2018—2023. Dalam kasus tersebut, salah satu tersangka, RS selaku direktur utama PT Pertamina Patra Niaga diduga seolah-olah melakukan impor produk kilang RON 92.
Namun, setelah diusut ternyata RS diduga malah membeli bahan bakar dengan oktan minimum sebesar 90 atau sejenis Pertalite. Produk kilang itu kemudian dicampur sedemikian rupa untuk menjadi RON 92 atau sejenis Pertamax.
Baca Juga
Terkait hal ini, VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menegaskan kualitas BBM yang dijual ke masyarakat sesuai dengan ketentuan dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dengan kata lain, Pertamax yang dibeli masyarakat tetap dengan kualitas RON 92.
"Bisa kami pastikan bahwa produk yang sampai ke masyarakat itu sesuai dengan speknya masing-masing. RON 92 [adalah] Pertamax, RON 90 adalah Pertalite," kata Fadjar di Gedung DPD, Jakarta, Selasa (25/2/2025).
Dia juga memastikan tidak ada praktik pengoplosan BBM untuk menjadi Pertamax yang dijual ke masyarakat. Fadjar menyebut yang menjadi pokok pemeriksaan dari Kejaksaan Agung adalah praktik impor RON 90 yang seharusnya RON 92.
"Jadi bukan adanya oplosan sehingga mungkin narasi yang keluar yang tersebar sehingga ada misinformasi di situ," ucap Fadjar.
