Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Tugas (Satgas) Perumahan mengungkap pemerintah bakal menambah pemberian rumah subsidi lewat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 420.000 unit.
Hal itu disampaikan oleh Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z Minang yang menyebut telah mendapat konfirmasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Kami dengar, saya minggu lalu rapat dengan Pak Rio [Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu] bilang sudah ditetapkan 420.000 unit, ada penambahan 200.000 unit” ujarnya dalam agenda Diskusi bertajuk Menelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP di Jakarta, Kamis (27/2/2025).
Bonny menjelaskan, anggaran yang bakal dikucurkan pada tahap awal untuk menyukseskan penambahan kuota FLPP itu yakni sebesar Rp6 triliun.
Namun demikian, Bonny menyebut penambahan kuota itu tampaknya tidak bakal terserap optimal. Pasalnya, waktu penyaluran yang tersedia dipandang terlalu mepet.
“Kita tinggal berapa lama lagi sampai Desember? Mau kita usahakan 500.000 sampai 600.000 tak mungkin waktu sudah mepet dikasih 420.000 pengembang bisa cuma 300.000 unit,” tegasnya.
Baca Juga
Sebelumnya, tersendatnya penyaluran kuota FLPP ini memang sempat dikeluhkan oleh sejumlah asosiasi pengembang.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI, Joko Suranto menjelaskan perlambatan penyaluran FLPP itu dikarenakan saat ini pemerintah masih menggodok revisi skema porsi pembiayaan FLPP dari 75% APBN dan 25% perbankan menjadi 50% APBN dan 50% perbankan.
“Kalau ada rencana kuota FLPP mau ditambah atau skema porsi sumber pembiayaan mau diubah ya silakan saja, itu kan opsi-opsi lain. Tetapi yang sudah ada [disetujui] kami harap realisasi penyalurannya dipercepat saja,” kata Joko saat ditemui di kantornya, Selasa (4/2/2025).
Pasalnya, Joko menjelaskan akibat penundaan penyaluran itu setidaknya sebanyak 17.000 unit rumah siap huni batal akad dan tersalurkan kepada masyarakat.
Apabila penggodokan skema itu tak kunjung rampung, dirinya khawatir hal itu bakal kuota FLPP tak dapat sepenuhnya tersalurkan dengan baik.
"Kalau kita average [rata-rata] kan setiap bulan, dari 220.000 itu menjadi sekitar 17.000. Berarti kan 17.000 manusia menunggu dengan sia-sia, delay kan [penyaluran rumahnya]? Jadi 17.000 rumah harus di-maintenance, 17.000 PPh tidak terbayar," tegasnya.
