Bisnis.com, JAKARTA — Hong Kong berencana untuk mengurangi pengeluaran dengan memangkas 10.000 pegawai negeri sipil atau PNS dalam upaya mengendalikan peningkatan defisit anggaran.
Pemerintah setempat juga merencanakan penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang besar di tengah tantangan ketidakpastian ekonomi global, ketegangan geopolitik, dan lemahnya pasar properti.
“Hal ini memberi kita jalan yang jelas menuju tujuan memulihkan keseimbangan fiskal dalam rekening operasional, dengan cara yang terencana dan progresif,” kata Sekretaris Keuangan Hong Kong Paul Chan saat mengumumkan anggaran tahunan, dikutip dari Reuters, Kamis (27/2/2025).
Chan mengatakan 10.000 pekerjaan pegawai negeri akan diberhentikan pada April 2027, yang berarti pengurangan sebesar 2% dari jumlah pegawai negeri sipil dalam dua tahun mendatang. Gaji sektor publik juga akan dibekukan tahun ini.
Chan mengatakan program konsolidasi fiskal yang diperkuat akan menghasilkan pengurangan kumulatif belanja publik sebesar 7% mulai sekarang hingga tahun fiskal yang berakhir pada 31 Maret 2028.
Dia menuturkan, pemotongan belanja akan memberikan fondasi fiskal yang berkelanjutan untuk pembangunan di masa depan, setelah penurunan tajam pendapatan dari penjualan tanah menyebabkan defisit sebesar 87,2 miliar dolar Hong Kong, hampir dua kali lipat perkiraan sebelumnya sebesar 48,1 miliar dolar Hong Kong.
Baca Juga
Secara terpisah, sejalan dengan semakin besarnya dorongan China untuk mengembangkan kemandirian dalam AI dan sektor teknologi tinggi lainnya termasuk robotika, Chan mengatakan Hong Kong akan memanfaatkan kekuatannya sebagai platform internasional untuk meningkatkan pengembangan industri AI.
Dia menyebut, Hong Kong ini telah mengalokasikan 1 miliar dolar Hong Kong untuk lembaga penelitian dan pengembangan AI. Namun, beberapa pengamat mengatakan anggaran tersebut tidak mencukupi, dan menyerukan perubahan struktural lebih lanjut untuk mengatasi tekanan keuangan kota.
“Meskipun cadangan fiskal kota memberikan penyangga, peningkatan defisit memerlukan tindakan segera dan strategis,” kata mitra di Grant Thornton Hong Kong, William Chan.
William Chan melanjutkan, untuk menjaga kemakmuran Hong Kong di masa depan, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera meluncurkan studi perluasan basis pajak yang komprehensif.
Dorongan AI dan rencana pemotongan belanja mendorong pasar. Indeks Hang Seng Hong Kong naik 3% sedangkan sub-indeks properti dan teknologi masing-masing naik lebih dari 3% dan 4%.
Ketidakpastian Global
Perekonomian Hong Kong yang kecil dan terbuka juga rentan terhadap hambatan eksternal termasuk perlambatan ekonomi China, dan ketegangan antara China dan Amerika Serikat (AS) ketika Presiden Donald Trump meningkatkan tekanan terhadap Beijing terkait perdagangan, teknologi, dan geopolitik.
PDB Hong Kong diperkirakan tumbuh antara 2%—3% tahun ini, dibandingkan 2,5% tahun lalu dan 3,2% pada tahun 2023.
Awal tahun ini, AS mengenakan tarif tambahan sebesar 10% pada barang-barang dari China dan juga Hong Kong, yang dikritik oleh pemerintah pusat keuangan tersebut, dengan mengatakan bahwa Washington telah mengabaikan status kota tersebut sebagai wilayah pabean yang terpisah.
Menyusul pemberlakuan undang-undang keamanan nasional yang kuat di Hong Kong pada 2020 oleh China, sejumlah pejabat termasuk pemimpin saat ini John Lee dikenakan sanksi, dan status khusus kota tersebut sebagai entitas perdagangan terpisah dicabut.
Salah satu konglomerat besar Hong Kong, CK Hutchison, yang dimiliki oleh miliarder Li Ka-shing, juga menghadapi tekanan dari AS atas pelabuhannya di Terusan Panama, setelah Trump secara keliru mengklaim bahwa Tiongkok mengoperasikan terusan tersebut.
“Hong Kong menghadapi lingkungan internasional yang agak rumit di tengah perubahan-perubahan yang belum pernah terjadi di seluruh dunia dalam satu abad. Bangkitnya proteksionisme dan unilateralisme telah mengakibatkan terfragmentasinya lanskap politik dan ekonomi global,” kata Chan.
Keuangan Hong Kong telah terpuruk dalam tiga tahun terakhir akibat anjloknya pendapatan dari premi lahan—yang dibayar pengembang untuk penggunaan lahan – karena harga rumah anjlok hampir 30%.
Marcos Chan, kepala penelitian konsultan real estate CBRE Hong Kong, mengatakan biaya pembiayaan yang tinggi dan kelebihan pasokan properti akan tetap menjadi hambatan signifikan terhadap peningkatan permintaan investasi properti.
Pemerintah tidak akan menjual lokasi komersial apa pun pada tahun mendatang, karena tingginya tingkat kekosongan kantor dan banyaknya pasokan di masa depan, dan akan mempertimbangkan untuk mengubah zona beberapa lokasi komersial menjadi lokasi perumahan.
Penjualan tanah secara tradisional merupakan sumber pendapatan utama pemerintah, dengan kontribusi lebih dari 20% terhadap kas, dan angka ini kini turun menjadi sekitar 5%. Cadangan fiskal Hong Kong kini sekitar HK$647,3 miliar, turun dari HK$734,6 miliar pada akhir Maret 2024.
