Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno memprediksi kuota mudik gratis berkurang atau bahkan lenyap di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Dia berharap pemerintah tidak menghapus anggaran untuk Program Mudik Gratis pada tahun ini. Padahal, Menteri Perhubungan hendaknya bersikeras minta tetap diadakan agenda ini untuk keselamatan dan meringankan beban keuangan masyarakat.
“Tujuan diadakannya mudik gratis untuk mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum, sehingga angka kecelakaan turun,” ujarnya kepada Bisnis melalui pesan teks Minggu (2/3/2025).
Berdasarkan survei Potensi Pergerakan Angkutan Lebaran yang diselenggarakan Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, sejak 2024 menunjukkan pilihan angkutan umum (KA antar kota dan bus) menjadi moda transportasi prioritas pemudik.
Dia memerinci bahwa hasil Survey Potensi Pergerakan Angkutan Lebaran pada 2024, masyarakat yang memilih moda transportasi KA antar kota sebanyak 39,32 juta orang (20,3%), bus 37,51 juta orang (19,37%), mobil pribadi 35,42 juta orang (18,29%), dan sepeda motor 31,12 juta orang (16,07%).
Dia melanjutkan, masyarakat juga memilih mobil sewa sebanyak 11,64 juta orang (6,01%), pesawat 10,97 juta orang (5,67%), kapal penyeberangan 10,65 juta orang (5,5%), mobil travel 8,27 juta orang (4,27%), kapal laut 2,9 juta orang (1,5%).
Baca Juga
Termasuk, moda lain seperti kereta cepat 1,42 juta orang (0,73%), kereta perkotaan 1,25 juta orang (0,65%), mobil angkutan sewa khusus (taksi online) 1,07 juta orang (0,55%), taksi regular 153,93 ribu orang ( 0,08%) dan sepeda 143,31 ribu orang (0,07%).
Namun, dia menilai dengan mudik lebaran pada 2025, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak menyelenggarakan Program Mudik Gratis, maka akan ada potensi penurunan penggunaan moda transportasi umum.
“Anggaran penyelenggaraan mudik gratis menggunakan bus, KA dan kapal laut dipangkas demi efisiensi anggaran. Mestinya, tidak semua program Kementerian Perhubungan dipangkas, terutama yang menyangkut keselamatan dan kepentingan masyarakat banyak,” tuturnya.
Apalagi, dia menilai dengan penyelenggaraan mudik gratis tahun 2025 diserahkan ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih belum cukup.
Mengingat pada 2024, Kementerian BUMN menggelar program mudik gratis dengan kuota 80.125 pemudik. Sedangkan, kuota mudik gratis dari Kementerian Perhubungan pada 2024 sebanyak 85.694 pemudik.
“Berarti, jika diserahkan ke BUMN penyelenggaraan mudik gratis tahun 2025, maka BUMN harus menyediakan kuota dua kali lipat dari 2024, setidaknya sekitar 165.000 pemudik. Apa mungkin BUMN dapat menyediakan anggaran untuk itu?” imbuhnya.
Djoko pun mendorong Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi hendaknya minta pada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Prabowo Subianto agar tetap diadakan Program Mudik Gratis. Program Mudik gratis ini dimanfaatkan warga miskin untuk mudik. Selain juga untuk mengurangi pemudik menggunakan kendaraan pribadi dalam upaya menurunkan angka kecelakaan.
D samping itu, Menteri Perhubungan dapat menjanjikan dengan manajemen yang lebih baik, misal pendaftaran cukup 1 aplikasi. Pasti akan menambah jumlah pemudik menggunakan angkutan umum.
Sehingga, menurutnya, tidak banyak lagi ditemukan seat kosong, lantaran pemudik tidak bisa mendaftar lebih dari satu penyedia mudik gratis. Bagi pendaftar yang tidak memberitahu akan dikenakan sanksi tidak bisa ikut udik gratis tahun berikutnya.
