Bisnis.com, JAKARTA — Pakar menilai keterlambatan industri dalam mengadopsi teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) menjadi salah satu penyebab industri padat karya, seperti tekstil di Indonesia babak belur yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK).
Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Indonesia (UI) Payaman Simanjuntak menuturkan bahwa sejak akhir 2024, dunia usaha padat karya termasuk usaha tekstil di Indonesia terlihat menghadapi masalah berat.
Menurutnya, permasalahan utama yang menyelimuti industri tekstil disebabkan terlambatnya pengusaha dalam menerapkan teknologi AI. Alhasil, barang produksi dalam negeri tidak mampu bersaing dari gempuran barang impor.
“Penyebab utamanya adalah pengusaha padat karya di Indonesia terlambat menerapkan teknologi AI dibandingkan dengan China, Vietnam, dan Thailand, sehingga barang produksi dalam negeri tidak mampu bersaing dengan barang-barang impor dari ketiga negara tersebut,” kata Payaman kepada Bisnis, Senin (3/3/2025).
Maka dari itu, menurut Payaman, pemerintah perlu segera mengambil sederet langkah menyelamatkan industri padat karya. Salah satunya dengan mendorong usaha padat karya di Indonesia secara bertahap menerapkan teknologi AI.
Di samping itu, kata dia, pemerintah juga perlu memberikan berbagai keringanan kepada usaha padat karya seperti keringanan impor bahan baku, keringanan bunga kredit, serta keringanan distribusi produk.
Baca Juga
“[Pemerintah perlu] memberikan izin khusus kepada pengusaha dan pekerja duduk bersama menyepakati menurunkan upah dan membatasi impor produk usaha padat karya,” ujarnya.
Selain itu, Payaman menambahkan, pemerintah perlu mengantisipasi pekerja yang akan digantikan oleh teknologi AI. Untuk itu, dia memandang bahwa pemerintah perlu mempersiapkan pekerja usaha padat karya untuk alih profesi.
Dihubungi terpisah, Guru Besar Hukum Perburuhan Universitas Trisakti Aloysius Uwiyono menilai pemerintah harus membatasi kebijakan impor sehingga industri tekstil tidak berakhir bangkrut.
“Kebijakan impor tekstil harus dibatasi sedemikian rupa, sehingga tidak mengakibatkan industri tekstil menjadi pada gulung tikar,” kata Aloysius kepada Bisnis, Minggu (2/3/2025).
Namun jika hendak mencegah terjadinya PHK pada industri tekstil, menurutnya, pemerintah harus mengupayakan agar industri jangan sampai jatuh alias pailit.
Bahkan, Aloysius menyebut kejadian PHK massal di industri tekstil akan kembali terulang seperti Sritex jika pemerintah tidak menangani keran impor tekstil.
“Kejadian di perusahaan Sritex akan terulang kembali jika pintu impor tekstil tidak ditangani secara serius,” tuturnya.
Perlu diketahui, PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex dan tiga anak usahanya berhenti beroperasi pada 1 Maret 2025.
Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, Jumat (28/2/2025), total sebanyak 9.604 pekerja Sritex yang di-PHK pada 26 Februari 2025. Secara terperinci, PT. Sritex Sukoharjo sebanyak 8.504 orang, PT. Primayuda Boyolali 956 orang, PT. Sinar Panja Jaya Semarang 40 orang, dan PT. Bitratex Semarang 104 orang.
Adapun, Tim Kurator mengumumkan telah terjadi PHK sejak 26 Februari 2025 lantaran perusahaan dalam keadaan pailit. Hal itu disampaikan melalui surat Nomor.299/PAILIT-SSBP/II/2025 tertanggal 26 Februari 2025.
“...dengan ini memberitahukan kepada nama-nama karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (Daftar Terlampir) sejak tanggal 26 Februari 2025 telah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) dikarenakan perusahaan dalam keadaan pailit,” tulis kurator dalam surat yang diterima Bisnis, dikutip Jumat (28/2/2025).
