Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Senior Center of Reform on Economics (CORE) Muhammad Ishak mengusulkan penyaluran subsidi BBM dan LPG menggunakan skema tertutup. Namun, basis data yang digunakan mesti transparan dan menyeluruh.
Untuk menerapkan skema tertutup yang berorientasi langsung ke target penerima, maka Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) harus dipastikan tersusun dengan benar.
"Secara teori yang paling efektif subsidi tertutup atau targeted, tapi syaratnya kualitas data penerima riil, transparan serta sosialisasi yang baik," kata Ishak kepada Bisnis, Selasa (19/8/2025).
Menurut Ishak, pemerintah saat ini memang tengah menyusun data tersebut. Namun, di sejumlah wilayah masih ada yang tidak memperbarui data tersebut secara memadai.
Kondisi tersebut lantaran minimnya perhatian dari pemerintah daerah dan keterbatasan anggaran untuk memperbarui data yang bersifat dinamis.
Tanpa data yang akurat, Ishak menilai penyaluran subsidi yang tepat sasaran akan sulit tercapai. Hal ini pun dapat memicu keresahan di kalangan masyarakat bawah.
Baca Juga
“Oleh karena itu, skema baru penyaluran subsidi BBM sebaiknya dimulai dengan uji coba [pilot project] di wilayah terbatas. Dari uji coba tersebut, kendala-kendala yang muncul dapat diidentifikasi dan diperbaiki,” tuturnya.
"Selain itu cakupannya dengan kriteria yang jelas dan tidak hanya mencakup rumah tangga miskin tapi juga hampir miskin dan aspiring class, kalau tidak akan menimbulkan resisten dan kekacauan," jelasnya.
Sebelumnya, alokasi anggaran subsidi energi diketahui meningkat 14,31% menjadi Rp210,1 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Angka tersebut naik dari outlook TA 2025 senilai Rp183,8 triliun.
Dalam buku Nota Keuangan dan RAPBN 2026, subsidi energi terdiri atas subsidi jenis BBM tertentu dan LPG 3 kg, serta subsidi listrik. Pada 2021-2024, realisasi subsidi energi mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada 2021, anggaran subsidi energi tercatat Rp140 triliun, sementara pada 2024 tembus Rp177 triliun.
Menteri Kemenko Ekonomi Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah menerima data dan laporan terkait kebocoran subsidi energi yang tidak tepat sasaran atau dinikmati oleh kelompok masyarakat kelas atas.
Airlangga menyebut bahwa saat ini pemerintah menggelontorkan subsidi BBM dan LPG secara terbuka. Untuk itu, pihaknya berencana untuk mengubah mekanismenya seperti subsidi listrik.
"Nanti pengguna dari yang sekarang, seperti contoh di sektor listrik, yang langganan tinggi itu mendapatkan harga yang berbeda dengan yang di bawah dengan mekanisme semacam itu bisa diimplementasikan di sektor energi lain," kata Airlangga dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, Jumat (15/8/2025).
Kendati demikian, Airlangga menuturkan bahwa mekanisme tersebut masih dalam pembahasan internal. Pada waktunya, dia memastikan akan menyosialisasikannya kepada masyarakat sebelum diterapkan skema penyaluran subsidi terbaru.
"Nanti pada waktunya akan disosialisasikan ke masyarakat sebelum dilaksanakan. Namun, sekarang masih dalam penggodokan," terangnya.
