Bisnis.com, JAKARTA — Peneliti Departemen Ekonomi CSIS Riandy Laksono mengaku khawatir Presiden Prabowo Subianto akan menggunakan Badan Pengelola Investasi Danantara untuk mewujudkan target APBN tanpa defisit atau anggaran berimbang pada 2028.
Ambisi APBN tanpa defisit itu sendiri Prabowo sampaikan ketika menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2026 ke parlemen pada akhir pekan lalu.
Riandy menilai target APBN tanpa defisit itu tidak realistis, mengingatkan selama ini pemerintah masih kesusahan meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan. Artinya, harus ada sumber pendapatan negara lain selain pajak untuk menutup defisit anggaran yang sudah berlangsung puluhan tahun.
Menurutnya, sumber pendapatan negara baru yang signifikan dan realistis dalam waktu singkat adalah Danantara. Riandy menghitung, dengan aset US$1.000 miliar dan asumsi imbal hasil (return on equity/ROE) 5%, Danantara bisa menyumbang US$50 miliar atau sekitar Rp700 triliun per tahun ke kas negara.
"Rp700 triliun itu memang setara dengan defisit anggaran kita beberapa tahun terakhir. Jadi wajar saja ketika balance budget [anggaran seimbang] ditutup dari Danantara," ujar Riandy dalam media briefing CSIS, Senin (18/8/2025).
Kendati demikian, dia menilai APBN seimbang sesungguhnya tidak mutlak diperlukan selama pengelolaan fiskal tetap berkelanjutan. Masalahnya, sambung Riandy, pemerintah tidak bisa memaksakan Danantara menyetor Rp700 triliun setiap tahun ke kas negara.
Baca Juga
Riandy mengingatkan bahwa aset Danantara kebanyakan dana pihak ketiga dan tidak semuanya produktif. Selain itu, dia takut Danantara malah melakukan investasi secara agresif yang bisa menimbulkan efek crowding out sehingga sektor swasta malah menarik diri.
Lebih lanjut, dia menilai target Prabowo untuk menghapus defisit APBN mencerminkan konsistensi dengan sikap lamanya yang cenderung anti-utang. Narasi anti-utang itu, sambungnya, kerap disampaikan Prabowo sebelum masuk ke pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.
“Jadi obsesi tanpa utang kembali lagi, tetapi tidak diiringi oleh strategi dan kemampuan menarasikan dari mana penerimaan itu datang, kecuali dengan menjadikan Danantara sebagai cash cow [mesin uang] yang baru,” pungkasnya.
Adapun, Presiden Prabowo Subianto berambisi menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga mencapai titik nol pada 2028.
Dalam pidato penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2026 di hadapan DPR, Prabowo menyatakan pemerintah akan terus melaksanakan efisiensi belanja negara secara konsisten.
“Defisit ini ingin kami tekan sekecil mungkin. Adalah cita-cita saya, suatu saat — apakah dalam 2027 atau 2028 — saya ingin berdiri di majelis ini, menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali,” ujar Prabowo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
_1690290896.jpg?w=184&h=104)
