Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) berjanji akan lebih transparan dalam tata kelola impor minyak mentah dan BBM.
Adapun, langkah ini diambil usai kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang melibatkan subholding Pertamina dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tahun 2018—2023.
Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menjelaskan, saat ini Indonesia masih harus mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan BBM di dalam negeri. Sebab, kapasitas produksi belum bisa menutupi tingkat permintaan.
Dia menuturkan bahwa saat ini, 40% dari total kebutuhan minyak mentah RI masih dipenuhi dari impor. Demikian pula, dengan 42% kebutuhan produk hasil kilang atau BBM.
"Tentunya hal ini [impor] harus tetap terus berjalan untuk memastikan ketahanan energi dan ketersediaan energi di masyarakat. Namun, dengan kejadian ini [korupsi] tentunya kita akan semakin meningkatkan transparansi dan tata kelola yang baik," jelas Simon dalam konferensi pers di Graha Pertamina, Jakarta, Senin (3/3/2025).
Baca Juga
Simon menekankan perusahaan bakal lebih berhati-hati dalam menjalankan impor minyak mentah maupun BBM. Menurut Simon, tata kelola pengadaan minyak mentah dan BBM menjadi perhatian perusahaan setelah kasus dugaan korupsi mencuat.
Oleh karena itu, dia pun berjanji akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Dalam hal ini, kita akan koordinasi dengan Kementerian ESDM tentunya kita akan membuat sekaligus mengevaluasi kembali proses yang ada selama ini," tutur Simon.
Selain itu, celah-celah yang selama ini dimanfaatkan sejumlah oknum juga bakal ditutup oleh Pertamina. Menurut Simon, hal tersebut dilakukan agar impor minyak tidak berdampak negatif.
"Dan celah-celah yang kita dengar dari fakta hukum kita perbaiki dan tentunya semakin mendapat cara agar supaya pengelolaan ini tidak memberikan dampak yang negatif terhadap perusahaan atau pun keuangan negara," tegas Simon.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Direktur Utama Pertamina Wiko Migantoro juga mengatakan pihaknya terus mendorong transparansi dalam impor minyak. Hal itu juga dilakukan seiring dengan upaya pemerintah menekan angka impor demi mencapai swasembada energi.
"Semua sektor digerakkan baik dari sektor hulu di mana kami terlibat dalam kegiatan-kegiatan untuk upaya meningkatkan produksi migas nasional. Tujuannya adalah untuk mengurangi impor crude dari luar negeri," jelas Wiko.
