Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Mundur Lagi, Anak Buah Sri Mulyani Sebut Rilis APBN KiTa Senin Depan

Anak buah Sri Mulyani sempat menyebut rilis data APBN KiTa akan berlangsung pekan ini. Namun, jadwalnya ternyata diundur lagi jadi Senin (17/3/2025).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (16/8/2024). / Bloomberg-Rosa Panggabean
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (16/8/2024). / Bloomberg-Rosa Panggabean

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan kembali buka suara soal jadwal konferensi pers APBN KiTa. Awalnya agenda dijadwalkan pertengahan pekan ini, tetapi rencananya jadi diundur ke pekan depan.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro menyatakan bahwa rilis data fiskal dan konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (APBN KiTa) rencananya berlangsung pada pekan depan, Senin (17/3/2025).

"Rencananya Senin," ujar Deni pada Selasa (11/3/2025).

Padahal, sebelumnya Deni sempat menyebut bahwa konferensi pers APBN KiTa yang berisi paparan data seperti penerimaan pajak, belanja negara, dan utang negara itu akan berlangsung pertengahan pekan ini.

"InsyaAllah [konferensi pers APBN KiTa] jadi, semoga sesuai rencana. Pertengahan minggu, tanggalnya belum pasti," ujar Deni kepada Bisnis, Minggu (9/3/2025).

Biasanya, Kemenkeu menggelar konferensi pers APBN KiTa setiap bulan pada pekan ketiga atau keempat. Misalnya, konferensi pers yang berlangsung pada Januari 2025 berisi paparan data APBN per Desember 2024 atau bulan sebelumnya.

Kemenkeu belum kunjung menggelar konferensi pers APBN KiTa pada Februari 2025, sehingga publik belum mengetahui bagaimana penggunaan uang rakyat sepanjang Januari 2025. Apalagi, pada bulan tersebut telah berlaku sistem inti perpajakan atau Coretax yang menuai sorotan besar karena gangguan tak berkesudahan.

Pada awal Maret 2025, Deni menyampaikan kepada Bisnis bahwa alasan belum terselenggaranya konferensi pers APBN KiTa adalah karena jadwal Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan jajarannya yang padat.

Sepekan berselang, ketika dijumpai di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Jumat (7/3/2025), Sri Mulyani mengaku bahwa dia belum merilis data APBN KiTa karena masih melakukan penyesuaian. Namun, dia tidak merinci penyesuaian apa yang dimaksud.

"Nanti kalau kita sudah selesaikan seluruh adjusment, kita akan segera memberikan penjelasan," ujar Sri Mulyani ketika ditanya kapan akan merilis data APBN KiTa.

Saat ditanya mengenai alasan ditundanya APBN KiTa Januari 2025, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu enggan memerinci lebih lanjut.

"Tadi, kan, sudah dijawab. Terima kasih, ya," ujarnya sambil berjalan menuju mobil.

Kenapa Data APBN KiTa Penting?

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai data-data fiskal dalam APBN KiTa menjadi penting bagi investor karena akan menjadi pertimbangan investor sebelum menyerap Surat Berharga Negara (SBN).

“Ini sangat penting, karena akan menentukan ekspektasi investor terkait penerbitan SBN di tahun ini,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (6/3/2025).

Maklum, realisasi APBN termasuk di dalamnya penyaluran belanja yang juga bersumber dari penerbitan SBN.

Dilansir dari Bloomberg, Kamis (6/3/2025), penundaan yang tidak biasa dalam pelaporan data anggaran bulanan Indonesia membuat para investor mempertanyakan kondisi keuangan pemerintah setelah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan perombakan radikal atas rencana-rencana pengeluaran dan pendapatan untuk mendorong pertumbuhan.

Ekonom Oversea-Chinese Banking Corp Lavanya Venkateswaran menyampaikan bahwa para investor sedang menunggu data terbaru untuk mengukur dampak dari langkah-langkah fiskal baru-baru ini dengan lebih baik.

Kurangnya informasi mengenai kondisi fiskal terbaru dapat mempengaruhi sentimen investor.

Pakar strategi pendapatan tetap dan makro di PT Mega Capital Lionel Priyadi menyampaikan tanpa informasi itu, imbal hasil obligasi tidak dapat mengikuti reli bullish yang telah terjadi di pasar obligasi Amerika Serikat selama dua pekan terakhir.

“Penundaan yang berkepanjangan dapat menciptakan sentimen negatif.” Tuturnya.

Ekonom Barclays Plc. Brian Tan juga menyebut penundaan ini “tidak biasa” dan mencatat bahwa hal ini mungkin hanya mencerminkan isu-isu seputar tinjauan anggaran yang sedang berlangsung.

"Akan lebih baik jika pembaruan-pembaruan ini dilanjutkan lebih cepat daripada nanti, sebelum imajinasi para investor mulai mengembara," ujar Tan, dilansir dari Bloomberg.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper