Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rasio Utang Pemerintah terhadap PDB 2026 Diproyeksi 39,66%-39,73%

Selama periode 2021-2024, rasio utang terhadap PDB cenderung mengalami penurunan dan tetap terjaga pada level aman.
Ilustrasi utang pemerintah Indonesia dalam mata uang dolar AS. Bisnis - Himawan L Nugraha.
Ilustrasi utang pemerintah Indonesia dalam mata uang dolar AS. Bisnis - Himawan L Nugraha.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengungkapkan rasio utang terhadap produk domestik bruto alias PDB pada 2026 ditargetkan sebesar 39,66% hingga 39,73%. 

Angka tersebut lebih rendah dari target pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 yang sebesar 39,69%–39,85%. Meski demikian tetap lebih tinggi dari postur APBN 2025 yang sebesar 39,43% terhadap PDB.  

Thomas menyampaikan bahwa rasio utang tersebut menjadi indikator pengelolaan pembiayaan yang kreatif, inklusif, dan risiko yang prudent

“Rasio utang terhadap PDB dengan rentang 39,66% hingga 39,73%,” ujarnya dalam Raker dengan bersama Komisi XI DPR, Senin (14/7/2025). 

Selain rasio utang, imbal imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN) dengan rentang 6,6% hingga 7,2% turut menjadi indikator tersebut.

Sebelumnya dalam dokumen KEM-PPKF 2026, juga dijelaskan bahwa tingkat rasio utang terhadap PDB menurun dan terjaga pada level aman untuk mendukung target pembangunan. 

Selama periode 2021-2024, rasio utang terhadap PDB cenderung mengalami penurunan dan tetap terjaga pada level aman, jauh di bawah batas maksimal rasio utang. 

Rasio utang pada tahun 2021 berada pada level 40,73% PDB dipengaruhi oleh meningkatnya belanja yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program pemulihan nasional. 

Seiring dengan peningkatan kinerja pendapatan negara dan belanja yang terkendali produktif, rasio utang terhadap PDB pada 2022 dan 2023 masing-masing pada level 39,70% dan 39,21% terhadap PDB. Pada 2024, rasio utang pada level 39,81% PDB.

Sayangnya, kini tidak diketahui rasio utang pemerintah terhadap negara. Hal tersebut akibat pemerintah absen menerbitkan Buku APBN Kita sejak Januari 2025. Buku tersebut selain berisi mengenai realisasi kinerja APBN, juga berisi posisi utang pemerintah beserta rasionya. 

Bisnis pernah menghitung, bahwa total outstanding utang pemerintah per akhir Maret 2025 senilai Rp9.057,96 triliun (di luar pinjaman dalam negeri). Menggunakan asumsi PDB 2024 yang sejumlah Rp22.139 triliun, artinya rasio utang pemerintah telah mencapai 40,91%. Itu pun baru sampai kuartal I/2025. 

Sementara sejumlah lembaga internasional, salah satunya Fitch Rating yang meramalkan utang pemerintah akan mencapai 40,4% pada akhir 2025.

Kemudian Bank Dunia atau World Bank memproyeksikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto/PDB akan meningkat ke level 40,1% pada akhir 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk untuk menjaga rasio utang pemerintah di bawah 40% terhadap PDB pada tahun ini. 

Airlangga tidak menampik bahwa lembaga pemeringkatan Fitch Ratings memproyeksikan rasio utang akan mencapai 40,4% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025. Kendati demikian, dia meyakini proyeksi tersebut tidak akan terwujud. 

"Pemerintah commited [berkomitmen] di bawah 40%," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper