Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekspor kelapa di dalam kulit (endocarp) atau HS 08011200 pada periode Januari-Februrari 2025 mencapai 71.077 ton dengan nilai US$30,8 juta. Komoditas ini paling banyak diekspor ke China dan Vietnam.
Hal tersebut diungkapkan Kepala BPS Amalia A. Widyasanti dalam Rilis Perkembangan Ekspor dan Impor Indonesia Februari 2025 di Kantor Pusat BPS, Jakarta, Senin (17/3/2025).
“Sebagian besar ekspor ke China dan Vietnam,” kata Amalia, Senin (17/3/2025).
Berdasarkan data yang diperoleh Bisnis, Indonesia telah mengekspor sebanyak 71.077 ton kelapa di dalam kulit (endocarp) ke sejumlah negara sepanjang Januari-Februari 2025.
Pada periode tersebut, China menjadi negara tujuan utama ekspor komoditas ini yakni sebanyak 68.065 ton senilai US$29,5 juta, diikuti Vietnam 2.180 ton, Thailand 550 ton, Malaysia 280 ton.
Secara terperinci, ekspor kelapa di dalam kulit (endocarp) berfluktuasi sepanjang 2021-2024. Pada 2021 nilai ekspor komoditas ini mencapai US$102,9 juta ton dengan volume sebesar 431.841 ton.
Ekspor komoditas ini mengalami penurunan, baik secara nilai maupun volume pada 2022, yang masing-masing tercatat sebesar US$65,6 juta dan 288.286 ton.
Kemudian, ekspor kelapa di dalam kulit (endocarp) mengalami peningkatan pada 2023 yakni sebanyak 380.883 ton dan kembali meningkat di 2024 yakni sebanyak 431.915 ton.
Dalam catatan Bisnis, sulitnya bahan baku telah menyebabkan dua pabrik olahan kelapa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Kabar PHK massal di kedua perusahaan tersebut semula datang dari informasi akun Instagram @amulet_unisi yang menyebutkan PT Pulau Sambu atau Sambu Group melakukan PHK terhadap 1.700 pekerja dan PT Riau Sakti United Plantations (RSUP) memangkas 1.800 pekerja dengan masa kerja di bawah 5 tahun.
Sejumlah unit produksi Sambu Group di Kecamatan Pulau Burung dan Kateman pun makin minim lantaran krisis bahan baku. Tak hanya karyawan pabrik, masyarakat setempat yang bergantung pada industri kelapa juga terancam kehilangan mata pencaharian.
Adapun, krisis bahan baku disebabkan perubahan cuaca ekstrem, serangan hama, hingga kebijakan ekspor kelapa bulat atau tanpa diolah yang disebut mempengaruhi pasokan dalam negeri.
Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut produksi kelapa di Indonesia anjlok imbas fenomena El Nino. Kondisi ini membuat pasokan bahan baku pada pengelolaan kelapa menjadi langka.
“Akibat El Nino, produksi kelapa di Indonesia turun, dari sisi demand pada waktu yang bersamaan tingginya permintaan di pasar internasional mengakibatkan pasokan bahan baku pada pengelolaan kelapa menjadi langka,” kata Farid kepada Bisnis, Minggu (16/3/2025).
Namun, Farid menjelaskan bahwa selama ini ekspor kelapa tidak pernah diatur atau dibatasi karena dari sisi pasokan dan permintaan selalu terkendali. Sayangnya, saat El Nino menghantam, membuat produksi kelapa di Tanah Air menjadi turun.
Dia menyampaikan kebijakan pemerintah yang sudah disepakati dalam rangka membatasi ekspor kelapa adalah dengan menerapkan Pajak Ekspor (Levy) terhadap kelapa bulat dan produk turunannya.
Di luar itu, lanjut dia, moratorium ekspor Kelapa seperti usulan sektor industri pengelolaan kelapa telah menjadi pertimbangan pemerintah.
“Kebijakan ini harus ditelaah sebaiknya mungkin agar tidak merugikan petani dikarenakan dampaknya dapat menurunkan harga kelapa,” tuturnya.
