Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memenuhi panggilan dari Presiden Prabowo Subianto untuk membahas terkait penerimaan pajak negara.
Usai pertemuan di Istana Kepresidenan tersebut, Sri Mulyani menyampaikan bahwa fokus pembicaraan adalah mengenai upaya untuk meningkatkan tax ratio negara yang saat ini sedang diupayakan untuk mencapai 23%.
"Kami bahas mengenai penerimaan negara. Bagaimana meningkatkan tax ratio dan bagaimana upaya-upaya intensifikasi dan perbaikan administrasi," ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (20/3/2025).
Saat ditanyakan mengenai wacana pembentukkan Badan Penerimaan Negara Sri Mulyani memilih diam seribu bahasa.
Meskipun tidak memberikan penjelasan lebih lanjut terkait wacana pembentukan badan penerimaan negara, Sri menyatakan bahwa sejumlah langkah tengah dirumuskan untuk mengoptimalkan tax ratio, khususnya menjadi 23% guna memperkuat perekonomian negara.
“Kami upayakan beberapa langkah,” pungkas Sri Mulyani.
Baca Juga
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak mencapai Rp187,8 triliun per Februari 2025. Angka tersebut turun 30,2% secara tahunan (year on year/YoY) atau dibandingkan realisasi pajak Februari 2024 senilai Rp269,02 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menjelaskan sejak 2022, pola penerimaan pajak selalu sama yaitu naik pada Desember tetapi menurun pada Januari dan Februari.
"Jadi, tidak ada hal yang anomali [dari penurunan penerimaan pajak selama Januari—Februari 2025]. Jadi sifatnya normal saja," ujar Anggito dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (13/3/2025).
