Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja industri perhotelan Tanah Air tengah menghadapi tantangan di tengah kebijakan penghematan anggaran yang diterapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Survei yang dilakukan oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dan Horwath HTL dengan melibatkan 726 pelaku industri perhotelan di 30 provinsi ini mengungkap kekhawatiran signifikan terhadap penurunan kinerja pasar hotel.
“Hasil survei kami menunjukkan bahwa anggaran perjalanan dinas pemerintah yang berkurang dan aktivitas MICE yang melemah telah mengganggu dinamika pasar secara keseluruhan,” kata Direktur Horwath HTL Matt Gebbie dalam keterangannya, Sabtu (22/3/2025).
Dalam laporan tersebut, sentimen pasar pada November 2024 secara umum relatif positif. Lebih dari 50% responden percaya bahwa kinerja 2024 akan melampaui 2024.
Sentimen ini secara bertahap bergeser menjadi netral pada Desember 2024, dengan sekitar 29% responden mengindikasikan bahwa dinamika pasar sedang berubah. Terutama, destinasi wisata rekreasi populer kemungkinan akan mengurangi dampak negatif dari program penghematan anggaran pemerintah selama musim liburan.
Pada Januari 2025, sentimen negatif akhirnya mendominasi. PHRI dan Horwath HTL dalam surveinya melaporkan sekitar 83% responden merasa tidak berada dalam posisi yang menguntungkan untuk memulai tahun fiskal baru.
Baca Juga
Ketua Litbang dan IT PHRI Christy Megawati mengatakan, permintaan utamanya dari sektor pemerintah yang biasanya menyumbang 5%-7% terhadap bisnis hotel serta permintaan dari sektor MICE yang mencapai 6%-21% mengalami penurunan drastis.
“Ini menunjukkan memang bahwa pengurangan anggaran perjalanan dinas pemerintah dan melemahnya aktivitas MICE telah mengganggu dinamika pasar secara keseluruhan,” ungkap Christy dalam konferensi pers di Hotel Grand Sahid Jaya, Sabtu (22/3/2025).
Christy mengungkap, hotel kelas menengah ke atas dan juga wilayah yang sangat bergantung pada permintaan dari sektor pemerintahan menjadi yang paling terdampak dengan adanya kebijakan ini.
Pada Januari 2025, lebih dari 30% responden melaporkan mengalami kerugian pendapatan melebihi 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai catatan, kuartal pertama secara tradisional merupakan yang terlemah di antara empat kuartal dalam satu tahun fiskal penuh.
Christy mengatakan, penurunan permintaan MICE akan menjadi tantangan utama bagi industri perhotelan yang memicu penurunan tarif kamar dan persaingan harga yang ketat.
“Ini menciptakan ketidakstabilan pasar dalam jangka panjang tentunya dengan strategi harga ‘red ocean’ yang berpotensi merugikan pertumbuhan destinasi,” tuturnya.
Sebagaimana diketahui, industri perhotelan menjadi salah satu sektor yang paling terdampak dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 yang mengatur tentang efisiensi APBN dan APBD.
Ketua Umum PHRI Hariyadi B. Sukamdani sebelumnya memperkirakan, industri perhotelan berpotensi kehilangan pendapatan hingga Rp24,5 triliun imbas kebijakan efisiensi belanja pemerintah untuk tahun anggaran 2025.
Hariyadi menuturkan, rata-rata pangsa pasar pemerintah untuk hotel bintang 3 hingga bintang 5 sekitar 40%. Dengan adanya kebijakan efisiensi, maka industri perhotelan diramal kehilangan pendapatan sekitar Rp24,5 triliun.
“Itu kami sudah hitung kurang lebihnya potensi hilangnya itu adalah Rp24,5 triliun untuk seluruhnya, bintang 3, 4, 5, ya,” kata Hariyadi dalam konferensi pers Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI Tahun 2025, Selasa (11/2/2025).
Hariyadi yang juga merupakan Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (Gipi) itu mengungkapkan, dampak kebijakan pemangkasan anggaran pemerintah terhadap industri perhotelan sudah mulai terasa.
Hingga saat ini, Hariyadi menyebut bahwa tidak ada pemesanan yang masuk dari kalangan pemerintah, baik untuk meeting maupun kegiatan lainnya.
“Order-nya pun belum ada sampai hari ini karena memang semuanya sudah ditahan untuk tidak ada pergerakan yang terkait dengan meeting, perjalanan dinas, dan juga kegiatan-kegiatan sosialisasi,” ungkapnya.
