Bisnis.com, JAKARTA — Anggaran pemerintah akan berkurang usai setoran dividen BUMN tak lagi masuk ke kas negara, melainkan dikelola BPI Danantara. Para pakar pun mewanti-wanti agar otoritas memberi respons secara prudent agar kepercayaan investor kepada pasar keuangan Indonesia tidak lenyap.
Peneliti Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ariyo Irhamna menjelaskan berkurangnya anggaran pemerintah akibat hilangnya salah satu sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP), yaitu dividen BUMN, akan menambah tekanan fiskal ke depan.
"Terutama di tengah kondisi APBN yang defisit dan beban utang yang besar," ujar Ariyo dalam diskusi daring Indef, Selasa (25/3/2025).
Sebagai informasi, pemerintah memproyeksikan defisit anggaran sebesar Rp616,2 triliun atau setara 2,53% dari PDB pada tahun ini. Sementara itu, pemerintah harus membayar utang pokok dan bunga utang sebesar Rp1.353,23 triliun pada tahun ini.
Oleh sebab itu, Ariyo mengaku khawatir investor semakin tidak percaya dengan kondisi pasar keuangan di Indonesia dengan kondisi fiskal yang sudah sangat sempit, tetapi ditambah adanya pengurangan pendapatan negara.
"Saya menanti nih rilis rating [pemeringkatan] dari Fitch and Moody's dalam waktu dekat. Kita tahu Morgan Stanley dan Goldman Sachs rating-nya turun," katanya.
Baca Juga
Beberapa waktu lalu dua perusahaan investasi global Goldman Sachs Group Inc. (dari overweight menjadi market weight) dan Morgan Stanley (dari equal weight menjadi underweight) menurunkan peringkat pasar saham Indonesia.
Dia pun tidak heran apabila belakangan pemerintah sibuk menggelar rapat untuk merespons perkembangan pasar belakangan, yang mana pasar saham kerap memerah dan depresiasi rupiah meningkat.
Ariyo pun menekankan pentingnya Danantara bisa segera beroperasi dengan optimal. Hanya saja dia ragu karena banyak permasalahan operasional Danantara yang harus dibenahi terlebih terlebih dahulu seperti kelembagaan dan kebudayaan BUMN yang sangat birokratis daripada profesional.
Sejalan, Asisten Profesor Perbankan dan Keuangan University of Southampton Wahyu Jatmiko menggarisbawahi pentingnya solusi cepat dari penurunan pendapatan negara akibat Danantara.
Menurut Wahyu, perlu ada mekanisme yang jelas ihwal setoran keuntungan Danantara ke kas negara. Dia mencontohkan salah satu sovereign wealth fund (SWF) paling sukses yaitu Norway Government Pensiun Fund Global (GPFG) mengalokasikan 3% dari nilai pasarnya untuk ditransfer ke kas negara.
Meski hanya 3% namun karena nilai pasar GPFG sangat besar, alokasi tersebut setara sekitar 20% dari total penerimaan APBN Norwegia. Hanya saja, dia tidak yakin Danantara bisa mendapatkan keuntungan besar dalam waktu dekat.
Wahyu pun takut pemerintah memutuskan untuk tutupi anggaran yang hilang dari setoran dividen BUMN dengan berutang. Masalahnya, pemerintah tidak ruang besar untuk berutang dengan kondisi fiskal seperti sekarang ini.
"Apalagi kalau sifatnya global, rating kita juga under pressure [di bawah tekanan] sekarang. Cost of borrowing [biaya pinjaman] kita akan cukup tinggi juga," ujar Wahyu pada kesempatan yang sama.
Oleh sebab itu, dia tidak menyarankan pemerintah kembali menerbitkan surat utang meski pendapatan negara berkurang akibat dividen BUMN masuk ke Danantara—bukan kas negara.
