Bisnis.com, JAKARTA - Laju ekspansi industri manufaktur Indonesia menunjukkan perlambatan pada Maret 2025.
Berdasarkan laporan S&P Global Purchasing Managers'Index (PMI) yang dirilis Rabu (2/4/2025), indeks manufaktur Indonesia berada di level 52,4. Meski masih dalam fase ekspansi, angka tersebut turun dibandingkan Februari 2025 yang berada di level 53,6.
Menurut S&P Global, pertumbuhan output dan permintaan baru berlanjut pada Maret, meski laju kenaikannya sedikit melambat dibandingkan bulan sebelumnya.
"Data survei bulan Maret menunjukkan hasil positif terkait kesehatan sektor manufaktur Indonesia. Kenaikan output dan permintaan baru berlanjut pada akhir triwulan pertama, tetap solid karena kondisi permintaan dan kepercayaan klien terus menguat," ujar Ekonom S&P Global Market Intelligence Usamah Bhatti.
S&P Global menyebut, masih ekspansifnya manufaktur Indonesia ditopang oleh ekspansi produksi berkelanjutan. Tingkat pertumbuhan tercatat sebagai yang terkuat kedua dalam 5 bulan terakhir dan umumnya mencerminkan peningkatan pesanan baru.
Bahkan, pertumbuhan bisnis baru tetap solid selama Maret, produsen mengaitkannya dengan permintaan baru dan strategi pemasaran yang lebih efektif yang mendorong permintaan. Terlebih lagi, permintaan asing untuk barang buatan Indonesia kembali tumbuh untuk ketiga kalinya dalam 4 bulan.
Baca Juga
"Nampaknya permintaan akan bertahan positif dalam jangka pendek dan menengah. Tingkat bisnis yang belum terselesaikan [umumnya menjadi indikator untuk aktivitas mendatang] naik tajam dalam waktu kurang dari 2 tahun," tutur Bhatti.
Sejalan dengan tren permintaan baru, tumpukan pekerjaan terus meningkat dalam 4 bulan terakhir. Tingkat akumulasi pada Maret juga merupakan yang paling besar sejak April 2023 sehingga ketenagakerjaan naik pada akhir triwulan pertama, meski lapangan kerja baru turun ke posisi terendah dalam 3 bulan.
Aktivitas pembelian meningkat pesat pada Maret, seiring dengan meningkatnya kebutuhan produksi. Perusahaan terus membeli dan menyimpan input lebih awal untuk memastikan kebutuhan produksi terpenuhi sehingga inventaris praproduksi naik dalam 5 bulan terakhir.
"Sementara pertumbuhan tenaga kerja berlanjut hingga 4 bulan berjalan. Terlebih lagi, optimisme terhadap tahun mendatang tetap kuat, didukung laporan bahwa perbaikan ekonomi dan pengembangan produk baru akan terus mendorong peningkatan permintaan dan output," imbuh Bhatti.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal memperkirakan pasca-Lebaran, PMI manufaktur Indonesia akan cenderung melandai ke arah kontraksi. Dia menyebut, ekspansi tinggi pada momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru), Ramadan hingga Lebaran kali ini dinilai hanya faktor musiman.
Misalnya, PMI manufaktur tahun lalu pada periode awal Ramadan, yakni Maret 2024, level produktivitasnya mencapai 54,2, sedangkan pada April 2024 turun ke 52,9. Namun, angka penurunan masih dalam radar ekspansi.
"Saya melihat memang kecenderungan pasca-Lebaran lebih ke kontraksi daripada ekspansi, karena ekspansi di Ramadan dan Lebaran ini memang faktor musiman yang terjadi, karena peningkatan demand yang disebut seasonal," kata Faisal kepada Bisnis, Kamis (27/3/2025).
Pasalnya, kata Faisal, fundamental kondisi manufaktur di luar momen tersebut dinilai sedang tidak baik. Hal ini dipengaruhi berbagai faktor seperti pelemahan daya beli sektor kalangan menengah yang menjadi pasar utama dari produk manufaktur domestik.
Terlebih, industri juga akan segera dihadapkan pada tekanan global karena kebijakan tarif baru dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang juga memengaruhi akses pasar ekspor untuk produk-produk lokal.
"Lalu juga ditambah dengan faktor peningkatan biaya produksi. Ini yang menyebabkan kenapa industri padat karya juga akhirnya kolaps, kemudian menutup, bangkrut, dan memengaruhi karyawannya," terangnya.
Di sisi lain, dia juga menyebut kebijakan pemerintah yang memangkas belanja kementerian/lembaga (k/l) atau efisiensi makin memicu pelemahan permintaan pasar yang selama ini digenjot oleh belanja pemerintah.
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Faisal menilai arah kebijakan pemerintah harus diubah dan harus lebih serius menangani akar permasalahan, khususnya dari sisi meningkatkan permintaan domestik.
"Bagaimana mengangkat atau mengembalikan, memulihkan kondisi daya beli dari kelas menengah dengan berbagai macam insentif yang berhubungan dengan peningkatan income dan penciptaan lapangan pekerjaan, serta dorongan langsung juga dari belanja barang dan jasa yang bersumber dari dana pemerintah," terangnya.
