Bisnis.com, JAKARTA – Pengusaha Tanah Air dari Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) memberikan respons usai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan kebijakan tambahan tarif timbal balik (resiprokal) RI tembus di level 32%.
Ketua Umum GPEI Benny Soetrisno menjelaskan bahwa pihaknya tetap melihat peluang hubungan dagang RI-AS bakal tetap harmonis. Pasalnya, pengenaan tarif resiprokal RI sebesar 32% itu masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara tetangga seperti Vietnam hingga China.
“Kami harus melihat pesaing-pesaing kita seperti China dan Vietnam, apakah terkena lebih besar dibanding kita? Kalau lebih besar, maka kita akan lebih bersaing,” jelasnya kepada Bisnis, Kamis (3/4/2025).
Meski demikian, Benny menyebut pemerintah RI perlu melakukan upaya lobi-lobi agar hubungan dagang RI-AS tetap berjalan baik.
Ketum GPEI itu juga berpesan agar pemerintah dapat membangun komunikasi dengan AS untuk meminta kebijakan pembebasan tarif bea masuk terhadap impor barang atau General System of Preferences (GSP) dipertahankan.
“[Merumuskan] kebijakan balasan oleh pemerintah kita saya rasa tidak ada artinya, sebaiknya [pemerintah] malah melobi agar GSP untuk handycraft Indonesia tetap dipertahankan,” pungkasnya.
Baca Juga
Untuk diketahui sebelumnya, kebijakan penetapan tarif timbal balik itu dilakukan Presiden Donald Trump di Rose Garden, Gedung Putih, pada Rabu sore (2/4/2025) waktu setempat.
Dalam agenda tersebut, Trump memajang sebuah poster yang berisi daftar tarif resiprokal yang diterapkan AS kepada negara-negara mitra dagang. China mendapat tarif baru 34%, sementara Uni Eropa 20%. Pengenaan tarif resiprokal itu sebagai tanggapan atas bea masuk yang dikenakan pada barang-barang AS.
Adapun, Kamboja menjadi negara yang mendapat tarif tertinggi, yakni 49%. Posisi kedua diduduki Vietnam dengan 46%. Sri Lanka mendapat tarif resiprokal 44%, Bangladesh 37%, Thailand 36%, dan Taiwan 32%. Sementara itu, Indonesia menerima tarif resiprokal sebesar 32%.
Pemerintah AS mengatakan bahwa tarif baru ini akan berlaku segera setelah Trump mengumumkannya, meskipun belum menerbitkan pemberitahuan resmi yang diperlukan untuk pemberlakuannya kepada negara mitra dagang
