Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kian serius dalam menjalankan komitmennya untuk menutup keran impor beras konsumsi. Lantas, apakah produksi beras dalam negeri sudah dapat memenuhi kebutuhan nasional?
Melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.6/2025, pemerintah mempertegas ketahanan pangan nasional dan pencapaian swasembada beras dengan memastikan penyerapan gabah dan beras petani lokal secara optimal.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, kebijakan ini menjadi pedoman pemerintah dan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani dalam negeri secara maksimal.
“Pemerintah telah berkomitmen tidak ada impor beras lagi. Jadi produksi dalam negeri harus mampu memenuhi kebutuhan kita,” kata Arief dalam keterangannya, Selasa (8/4/2025).
Melalui beleid ini, pemerintah kembali menegaskan target pengadaan beras dalam negeri sebanyak 3 juta ton di 2025. Pemerintah melalui Perum Bulog menyerap hasil panen petani dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilogram (kg) untuk gabah kering panen (GKP) dengan segala kualitas di tingkat petani.
Adapun, pengadaan beras dalam negeri oleh Perum Bulog berdasarkan penugasan Bapanas. Penugasan itu diputuskan dalam rapat koordinasi bidang pangan.
Baca Juga
Pada awal 2025, kementerian/lembaga di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pangan telah menyepakati Perum Bulog menyerap 3 juta ton beras.
Pemerintah kemudian menerbitkan sejumlah kebijakan demi mendukung pencapaian target tersebut. Salah satunya, dengan menerbitkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No.14/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No.2/2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.
Melalui beleid itu, pemerintah mencabut rafaksi harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan menetapkan harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kg.
Bapanas juga menetapkan HPP beras di gudang Perum Bulog Rp12.000 per kg dengan standar kualitas yaitu derajat sosoh minimal 100% yang kemudian disesuaikan menjadi 95%, kadar air 14%, butir patah maksimal 25%, dan butir menir maksimal 25%.
Arief mengatakan, penyesuaian ini dilakukan atas permintaan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Perkumpulan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi).
“Jadi atas permintaan Menteri Pertanian dan teman-teman Perpadi, derajat sosoh yang sebelumnya 100% kita turunkan menjadi 95%, sehingga diharapkan bisa membantu penyerapan Bulog,” kata Arief dalam keterangannya, dikutip Jumat (31/1/2025).
Penyerapan Gabah
Sementara itu, Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan, sudah seharusnya Bulog mengoptimalkan penyerapan gabah dalam negeri. Mengingat, selama ini cadangan beras pemerintah 80% dipenuhi melalui impor, bukan penyerapan dalam negeri.
“Saatnya Bulog untuk mengoptimalkan menyerap gabah di dalam negeri,” kata dia kepada Bisnis, Kamis (10/4/2025).
Lebih lanjut, Eliza menyebut bahwa Perum Bulog telah mendapatkan dukungan dari sejumlah kementerian/lembaga. Dalam hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum maupun Kementerian BUMN telah mendukung Perum Bulog dengan menyediakan gudang-gudang penyimpanan, serta Kemenkeu telah mendukung dari sisi pendanaan.
Dia mengatakan, tugas Perum Bulog saat ini adalah mencari cara agar dapat menjangkau seluruh sentra-sentra produksi di Indonesia. Mengingat, gedung Bulog tak selalu tersedia di daerah sentra produksi sehingga dibutuhkan percepatan untuk menyerap gabah-gabah petani.
Menurutnya, Bulog dapat melakukan jemput bola seperti yang dilakukan para tengkulak, mengingat petani terbiasa menjual hasil panen di lahan. Cara ini juga dinilai memudahkan para petani lantaran tidak harus membawa hasil panennya ke penggilingan-penggilingan.
“Berarti kan tinggal Bulog bagaimana mereka bisa menjemput bola, gabah-gabah milik petani,” ujarnya.
Selain itu, jika Bulog berbenah dan melakukan percepatan penyerapan dengan memanfaatkan berbagai macam instrumen yang ada, dia optimistis Perum Bulog dapat menjalankan penugasan tersebut.
“Dan ini akan menguntungkan dari sisi petani juga, karena mereka akan dari sisi kepastian pasar, mereka juga mendapatkan kepastian pasar dan juga adanya kepastian harga,” tuturnya
Proyeksi Produksi
Lantas, bagaimana proyeksi produksi beras dalam negeri di tengah kebijakan setop impor beras?
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan optimistis produksi beras nasional akan mencapai 32,8 juta ton pada 2025. Proyeksi ini seiring dengan diyakini adanya peningkatan produksi saat musim panen.
Produksi beras dalam negeri diperkirakan cukup bagus tahun ini. Berdasarkan hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA) 2025, total produksi padi diperkirakan mencapai 34,47 juta ton GKP atau melampaui target awal yang ditetapkan.
Jika produksi padi dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi masyarakat, produksi beras sementara pada periode Januari-Mei 2025 mencapai 16,62 juta ton beras.
Jumlah tersebut meningkat 1,83 juta ton beras atau 12,40% dibandingkan produksi beras pada periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebanyak 14,78 juta ton beras.
