Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan membentuk satuan tugas atau Satgas Deregulasi Ekonomi untuk merelaksasi aturan TKDN hingga kuota impor seperti yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, Satgas Deregulasi itu akan dibentuk bersama dengan Satgas PHK.
"Nah ini kita sedang dimatangkan. Jadi ini semua berjalan secara paralel," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).
Lewat temuan Satgas tersebut, Politisi Partai Golkar itu berharap dalam waktu dekat pemerintah bisa mengeluarkan paket-paket kebijakan. Nantinya, pemerintah terlibat dahulu memprioritaskan paket kebijakan yang lebih mudah.
"Deregulasi itu semua yang kemarin diarahkan Bapak Presiden, baik itu terkait dengan ekspor, impor, dan TKDN yang kaitannya dengan ICB [International Competitive Bidding]," jelas Airlangga.
Sebelumnya, dalam acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI pada Selasa (8/4/2025), Prabowo memerintahkan kementerian/lembaga terkait untuk melakukan deregulasi ekonomi.
Baca Juga
Salah satunya yaitu menghilangkan kuota impor terutama terkait dengan komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
"Siapa mau impor daging silakan, siapa saja boleh impor. Silakan buka saja, rakyat juga pandai kok, enggak usah ada kuota [impor]," ujar Prabowo.
Selain itu, Prabowo memerintahkan kementerian yang mengatur terkait perhitungan TKDN untuk membuat aturan dengan lebih realistis. Dia pun menekankan bahwa TKDN tidak dapat menyelesaikan masalah kemampuan komponen lokal.
"Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan akhirnya kita kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah, mungkin diganti dengan insentif," kata Prabowo dalam agenda Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4/2025).
