Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) tengah mencari kesetimbangan baru harga beras, utamanya beras medium, yang saat ini terus bergerak di atas harga eceran tertinggi (HET) meski stok melimpah.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan, saat ini pihaknya juga secara komprehensif meriviu harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg). Mengingat pemerintah harus menjaga ekosistem dari hulu ke hilir, utamanya kelangsungan petani, penggiling padi, pedagang, hingga ke masyarakat luas.
“Saat ini pastinya mencari keseimbangan baru karena presiden kita ingin petani kita lebih sejahtera,” kata Arief kepada Bisnis, Rabu (23/4/2025).
Adapun, pemerintah menetapkan HET nasional untuk beras medium sebesar Rp12.500 per kg. Merujuk data Panel Harga Bapanas, Rabu (23/4/2025) pukul 16.38 WIB, harga beras medium di tingkat konsumen secara rata-rata berada di level Rp13.685 per kg atau melampaui HET yang ditetapkan pemerintah.
Harga beras medium terendah terjadi di Sumatra Selatan sebesar Rp12.249 per kg, sedangkan tertinggi di Papua Barat Rp17.200 per kg.
Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sebelumnya memperkirakan bahwa stok beras yang dikuasai Perum Bulog dapat mencapai 4 juta ton pada Mei 2025.
Baca Juga
Kondisi ini lantas menimbulkan pertanyaan, apakah harga beras dapat turun ke level HET seiring melimpahnya pasokan dalam negeri.
Lebih lanjut, Arief mengatakan bahwa Bapanas bersama dengan pemangku kepentingan terkait tengah membahas mengenai usulan harga pembelian pemerintah untuk gabah kering giling atau HPP GKG. Pemerintah sudah lebih dulu menetapkan HPP gabah kering panen (GKP) dari Rp6.000 per kilogram (kg) menjadi Rp6.500 per kg.
Adapun, pembahasan HPP GKG merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 6/2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah.
Dalam beleid itu, Bapanas juga mendapat mandat untuk menetapkan HPP GKG/beras dalam negeri untuk cadangan beras pemerintah (CBP) setelah diputuskan dalam rapat koordinasi bidang pangan.
Arief sebelumnya mengatakan, HPP GKG perlu ditetapkan untuk membantu penggiling dengan dryer kapasitas kecil.
“Kita ingin bagaimana setiap penggiling padi bisa berkompetisi sehat dan efisiensi agar bisa diserap pemerintah,” ujar Arief dalam keterangannya, Rabu (23/4/2025).
Selain itu, penetapan HPP GKP juga bertujuan untuk mendukung serapan Perum Bulog yang ditargetkan sebanyak 3 juta ton beras.
Arief menuturkan, pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk desil 1 dan 2.
“Pemerintah perlu melindungi dengan menciptakan harga yang baik, sehingga daya beli pun terjaga,” ungkapnya.
