Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog memastikan stok cadangan beras pemerintah (CBP) melimpah di tengah adanya peluang Presiden Prabowo Subianto yang ingin membuka keran ekspor beras.
Direktur Pengadaan Perum Bulog Prihasto Setyanto menuturkan pihaknya akan mengekspor beras jika Presiden Prabowo Subianto memberikan penugasan kepada Bulog. Terlebih, dia mengeklaim cadangan beras saat ini juga melimpah.
Berdasarkan data Perum Bulog, stok beras yang dimiliki telah mencapai 3.306.486 ton sampai dengan 28 April 2025.
“Kalau diperintahkan [ekspor beras], kita siaplah, wong cadangannya banyak kok,” kata Prihasto saat ditemui di Kompleks Senayan, DPR, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Namun, dia menjelaskan keran ekspor beras dalam negeri yang dikirim Bulog tergantung dari titah Kepala Negara RI. Meski demikian, Bulog sampai saat ini masih menyimpan beras sebagai cadangan pangan pemerintah.
“Tergantung penugasan [dari Presiden Prabowo] semuanya. Kalau ditugaskan untuk gelontor, [kami] gelontor. Kalau ditugaskan untuk ekspor, [kami] ekspor. Kalau ditugaskan untuk simpan, [kami] simpan. Bulog bukan regulator, Bulog hanya operator,” terangnya.
Baca Juga
Sebelumnya dalam catatan Bisnis, Presiden Prabowo Subianto menuturkan sudah ada beberapa negara yang datang untuk membeli beras dari Indonesia. Laporan itu diterima Prabowo dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
“Saya dapat laporan dari Menteri Pertanian, Menko Pangan, berapa negara minta agar kita kirim beras ke mereka, saya izinkan dan saya perintahkan kirim beras ke mereka,” kata Prabowo dalam sambutannya pada agenda Peluncuran Program Gerakan Indonesia Menanam (Gerina), dikutip dari laman YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (24/4/2025).
Orang nomor satu di RI itu menegaskan Indonesia harus membuktikan bahwa Indonesia saat ini merupakan bangsa yang dapat membantu bangsa lain, bukan bangsa yang suka meminta-minta.
Lebih lanjut, Prabowo meminta agar Indonesia tidak mencari untung besar dari ekspor beras. Menurutnya, yang paling penting, ongkos produksi, angkutan, dan administrasi bisa balik modal.
“Kalau perlu atas dasar kemanusiaan, kita jangan terlalu cari untung besar yang penting ongkos produksi, plus ongkos angkutan, plus administrasi kembali,” katanya.
