Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan realisasi investasi Indonesia pada kuartal I/2025 melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Otoritas pun menyoroti permasalahan premanisme hingga perizinan usaha.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani melaporkan bahwa realisasi investasi mencapai Rp465,2 triliun selama Januari—Maret 2025. Realisasi itu tumbuh 15,9% secara tahunan (year on year/YoY).
Sementara itu, realisasi investasi mencapai Rp401,5 triliun pada kuartal I/2024 atau tumbuh sebesar 22,1% YoY. Artinya, pertumbuhan investasi tahun lalu lebih tinggi daripada tahun ini.
Rosan tidak mau mengomentari terkait perlambatan pertumbuhan investasi tersebut. Kendati demikian, dia juga menyoroti sejumlah persoalan.
Mantan bos Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu menyatakan pihaknya ingin terus melakukan penyempurnaan iklim investasi Tanah Air.
"Bagaimana kita lebih memberikan kepastian baik dari segi waktu, baik dari perizinan," jelas Rosan dalam konferensi pers di Kantor BKPM, Jakarta Selatan, Selasa (29/4/2025).
Baca Juga
Selain itu, dia juga menyoroti persoalan premanisme yang mengganggu iklim investasi. Rosan mengaku sudah menerima keluhan dari investor terkait permasalahan tersebut.
"Kami pun berkoordinasi dengan Kapolri dan juga dengan pemerintah daerah, untuk memastikan hal-hal ini jangan terjadi lah karena ini memberikan dampak yang negatif ya terhadap investasi yang masuk," kata Rosan.
Sebelumnya, pembangunan pabrik mobil listrik asal China, BYD, di Kawasan Industri Subang Smartpolitan, Jawa Barat diusik oleh aksi premansime berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas).
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno saat melakukan kunjungan kerja ke pusat perakitan BYD di Shenzen, China.
"Sempat ada permasalahan terkait premanisme ormas yang mengganggu pembangunan dari sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas, pemerintah perlu tegas untuk menangani permasalahan ini," ujarnya melalui akun Instagramnya dikutip Senin (21/4/2025).
Dia menegaskan aksi premanisme berkedok ormas itu berpotensi membuat investor kabur lantaran tidak mendapatkan jaminan keamanan untuk berinvestasi di Tanah Air.
