Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan memanggil pemangku kepentingan terkait untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto ihwal Dewan Kesejahteraan Buruh.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, dalam dua minggu ke depan Kemnaker akan memanggil serikat pekerja/buruh dan asosiasi pengusaha untuk mendengar masukan-masukan mengenai pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh.
“Jadi kami fasenya minggu ini dan minggu depan itu, untuk menangkap aspirasi [dari serikat pekerja/buruh dan pengusaha] lebih spesifik,” kata Yassierli ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/5/2025).
Selanjutnya, kata dia, aspirasi yang disampaikan oleh serikat buruh dan pengusaha akan dibawa dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional, termasuk Dewan Pengupahan Nasional (Depenas).
Yassierli mengatakan, hasil pembahasan dalam LKS Tripartit selanjutnya akan dilaporkan ke Kepala Negara untuk menunggu arahan lebih lanjut.
“Jadi ini masih panjang,” ujarnya.
Baca Juga
Dalam perayaan May Day 2025, Prabowo berencana membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Dewan tersebut nantinya akan bertugas memberi nasihat kepada presiden terkait undang-undang (UU) maupun regulasi yang selama ini tidak memihak kepada buruh.
“Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia,” kata Prabowo dalam sambutannya, Kamis (1/5/2025).
Adapun, wacana itu mendapat sambutan positif baik dari pelaku usaha mapun buruh. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang menyampaikan, pengusaha saat ini tengah menunggu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam Dewan tersebut.
“Apakah nanti dari kalangan pengusaha juga akan terlibat di sana, tentu kita tunggu,” kata Sarman kepada Bisnis, Jumat (2/5/2025).
Sarman mengharapkan, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional nantinya dapat menjadi think tank Presiden, yang dapat memberikan masukan-masukan, tidak hanya kepentingan buruh, tetapi juga aspirasi dari pelaku usaha. Misalnya, masukan-masukan komprehensif dari sisi produktivitas pekerja, dari sisi skill kemampuan pekerja, dan sebagainya.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban mengharapkan para buruh dapat menyelaraskan keahliannya sesuai dengan permintaan pasar, seiring adanya Dewan tersebut.
“Selama ini kalau misalnya pemerintah membuat sebuah undang-undang, katanya kita ada upskilling, reskilling, lalu dibuat training-training untuk meningkatkan keahlian, tapi enggak sesuai dengan permintaan pasar,” tuturnya, Kamis (1/5/2025).
