Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap kebijakan pemberian gaji ke-13 maupun sederet bantuan sosial alias bansos akan mendongkrak perekonomian kuartal II/2025.
Airlangga menuturkan dalam rangka mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi pada kuartal kedua, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan yang berfokus pada peningkatan daya beli, stimulus ekonomi, dorongan investasi, dan akselerasi belanja Pemerintah.
Kebijakan yang telah terjadwal setiap tahunnya, yakni pemerintah akan menyalurkan bansos PKH dan Kartu Sembako pada Mei dan Juni, serta pencairan Gaji ke-13 ASN mulai Juni mendatang.
"Pencairan gaji ke-13 dan penyaluran bansos diharapkan memberikan stimulus bagi perekonomian nasional, terutama dalam mendorong konsumsi rumah tangga," katanya dalam keterangan resmi, dikutip pada Selasa (6/5/2025).
Melihat kinerja ekonomi kuartal I/2025 nyatanya tumbuh lebih lambat sebesar 4,87% secara tahunan (year on year/YoY) dari kuartal IV/2024 yang sebesar 5,02% maupun pada kuartal I/2024 yang sebesar 5,11%.
Kontributor utama ekonomi, yakni konsumsi rumah tangga ikut melandai yang hanya tumbuh 4,89% (YoY). Lebih rendah dari kuartal sebelumnya yang sebear 4,91%.
Baca Juga
Selain itu, pemerintah akan memberikan insentif fiskal di sektor properti, otomotif, dan padat karya, serta menjaga stabilisasi harga pangan.
Sementara untuk mendorong investasi, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perluasan Lapangan Kerja, menyederhanakan perizinan melalui Inpres Deregulasi, Penyelesaian Revisi Perpres BUPM (Bidang Usaha Penanaman Modal) dan mengimplementasikan Kredit Investasi untuk Industri Padat Karya, optimalisasi Capex (capital expenditure) BUMN, dan optimalisasi penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat).
"Kami berkomitmen terus memperbaiki iklim investasi melalui deregulasi dan penyederhanaan perizinan. Implementasi Kredit Investasi untuk industri padat karya juga kami dorong untuk menciptakan lapangan kerja baru," jelasnya.
Dari sisi belanja pemerintah, pemerintah berjanji akan melakukan akselerasi belanja dengan target penyerapan bisa lebih tinggi dari siklus triwulanannya, untuk mendorong multiplier effect terhadap pertumbuhan.
Pasalnya, belanja pemerintah memang sempat tertahan sejak Januari akibat efisiensi anggaran yang dilakukan pada awal tahun. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru membuka blokir anggaran pada Maret lalu.
Alhasil, seluruh komponen pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tumbuh positif kecuali konsumsi pemerintah yang kontraksi 1,38% secara tahunan (YoY) pada kuartal I/2025.
Lebih lanjut, Airlangga menekankan pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko terkait kebijakan Trump 2.0 dan perluasan pasar ekspor melalui negosiasi tarif dengan Amerika Serikat serta penyelesaian kerja sama EU-CEPA.
"Bergabungnya Indonesia dengan BRICS serta aksesi ke OECD menunjukkan komitmen kita untuk memperkuat posisi di kancah ekonomi global. Ini akan mendukung transformasi ekonomi jangka panjang menuju Indonesia Maju," ujar Airlangga.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia yang masih tumbuh tetapi melambat pada kuartal pertama ditopang konsumsi pumah tangga dan ekspor. Hal ini tecermin dari momen Ramadan dan Idulfitri serta peningkatan nilai ekspor barang nonmigas dan ekspor jasa.
Sementara sektor Pertanian, Industri Pengolahan, dan Perdagangan masih tumbuh tinggi sejalan dengan adanya panen raya padi dan jagung serta peningkatan aktivitas produksi saat bulan Ramadan dan menjelang Idulfitri.
