Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) meminta agar pemerintah melalui Kementerian UMKM membuka anggaran efisiensi untuk meramaikan industri peritel dalam negeri.
Dalam catatan Bisnis, pagu awal anggaran Kementerian UMKM untuk 2025 ditetapkan sebesar Rp463 miliar. Namun seiring adanya kebijakan ini, pihaknya memangkas anggaran sebanyak Rp242 miliar atau 47% dari pagu awal.
Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan jika Kementerian UMKM membuka kebijakan efisiensi anggaran, maka akan menggerakkan roda perekonomian nasional.
Alhasil, dia menilai kebijakan efisiensi anggaran ini akan mendongkrak daya beli masyarakat untuk berbelanja di dalam negeri.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi kuartal I/2025 hanya mampu tumbuh sebesar 4,87% secara tahunan (year-on-year/yoy). Pertumbuhannya melambat jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu di level 5,11% yoy.
Adapun, konsumsi pemerintah terkontraksi 1,38% di tengah efisiensi belanja pemerintah yang memangkas belanja perjalanan dinas serta belanja barang dan jasa.
Baca Juga
“Mungkin nanti bisa efisiensi dilepas Pak untuk meramaikan ekonomi kembali, Pak. Karena dari ritel penginnya ramai, Pak, banyak orang jalan-jalan, muter-muter naik pesawat, asal di Indonesia saja,” kata Budihardjo dalam konferensi pers di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
Merespons hal itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan efisiensi anggaran dilakukan untuk membuat setiap kementerian/lembaga meningkatkan kreativitas dalam mengelola anggaran yang terbatas.
“Kalau saya justru malah melihatnya, dari sisi kami, Kementerian UMKM kami happy lho ada efisiensi karena kreativitas kita jadi keluar,” ujar Maman.
Menurut Maman, dengan adanya keterbatasan anggaran ini mendorong Kementerian UMKM menjalin kolaborasi dan kemitraan dengan lintas kementerian.
“Kami di Kementerian UMKM kami menganggap bahwa itu sesuatu yang positif bahwa dengan adanya efisiensi ini mendorong kita untuk lebih meningkatkan program kolaborasi dan kemitraan lintas kementerian,” terangnya.
Kendati demikian, dia memahami bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini juga berdampak pada sejumlah sektor, termasuk ritel. Namun, lanjut dia, hal itu bisa dimitigasi dengan beberapa kebijakan.
Terlebih, Maman menyebut selama ini banyak yang menganggap anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mengacu pada daya serap. Alhasil, aspek kualitas program menjadi terabaikan.
Dia menambahkan, langkah efisiensi anggaran ini juga tengah didorong di semua kementerian/lembaga, termasuk Kementerian UMKM dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar aspek kualitas saat menjalankan program menjadi hal yang diutamakan.
“Dengan adanya isu efisiensi, aspek kualitas jadi muncul, jadi dalam setiap kita membuat anggaran dan program, kita selalu memikirkan dengan anggaran kita yang ada ini bagaimana bisa memiliki impact positif yang optimal dan maksimal,” pungkasnya.
