Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya tetap berlanjut.
Luhut mengatakan, belum berjalannya proyek tersebut lantaran pemerintah belum rampung menyusun payung hukumnya.
"Tadi kita bicarakan, memang masalah dari kita karena masih belum selesai menyusun aturan, itu aja simple tapi kalau sudah ada kita akan mulai bicara joint study," ujar Luhut, dikutip dari Antara, Jumat (23/5/2025).
Proyek perpanjangan kereta cepat Jakarta-Surabaya telah masuk ke dalam program pengembangan jaringan dalam Keputusan Menteri (KM) Perhubungan Nomor KM 296 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional.
Aturan yang dimaksud Luhut adalah peraturan presiden (perpres) terkait proyek tersebut. Luhut pun mengaku sudah meminta Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono untuk ikut langsung mengawal pembuatan perpres tersebut.
"Harus segera perpresnya karena ditunggu pihak China, kalau sudah OK baru joint study yang pasti akan lebih bagus dari Kereta Cepat Jakarta-Bandung," tambah Luhut.
Baca Juga
Luhut mengakui pengerjaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh masih punya banyak kekurangan.
"Tidak mencari siapa yang salah, tapi kita belajar dari kesalahan kita karena saya terlibat di situ juga dulu," ungkap Luhut.
Diberitakan Bisnis sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya tidak boleh membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Dudy mengatakan, pihaknya membuka peluang bagi investasi swasta dengan skema pendanaan kreatif agar proyek dapat berjalan tanpa mengganggu keuangan negara.
"Kami membuka peluang kepada pihak swasta, tapi dengan catatan tidak membebani APBN. Creative financing sangat terbuka dalam bentuk apa pun, asal tidak membebani anggaran negara," ujar Dudy, dikutip Kamis (6/3/2025).
Lebih lanjut, Dudy mengatakan, pemerintah juga tengah mengkaji berbagai opsi transportasi berbasis rel untuk proyek kereta cepat ini, termasuk kereta berkecepatan menengah (middle speed train) selain high-speed train. Keputusan akhir akan mempertimbangkan daya serap pasar dan kelayakan investasi.
Sementara itu, studi terkait kelanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya masih berlangsung. Kementerian Perhubungan juga mempertimbangkan rencana pembangunan kereta semi cepat dengan studi yang sebelumnya sempat dilakukan oleh Jepang.
"Kami sedang mengkaji rute terbaik untuk kereta semi cepat Jakarta-Surabaya, apakah melalui jalur utara, tengah, atau selatan. Konsepnya adalah investasi penuh dari swasta tanpa menggunakan APBN, bisa dalam skema full investasi atau kerja sama pemerintah dan badan usaha [KPBU] unsolicited,"jelasnya.
Menhub menekankan bahwa jika ada pihak swasta yang bersedia melakukan investasi penuh, maka proyek dapat diberikan melalui penunjukan langsung. Namun, jika menggunakan skema KPBU unsolicited, maka pemrakarsa proyek akan tetap melalui proses lelang.
Pemerintah berharap skema ini dapat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur perkeretaapian tanpa membebani keuangan negara, sekaligus memberikan alternatif transportasi yang lebih efisien bagi masyarakat.
