Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengungkap saat ini masih terdapat kebutuhan pendanaan atau funding gap pembiayaan infrastruktur mencapai Rp753,11 triliun.
Sejalan dengan hal itu, Dody menyebut pihaknya bakal bekerja keras untuk menambal kebutuhan pembiayaan infrastruktur tersebut lewat skema investasi Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Dengan keterbatasan fiskal pada hari ini, baik itu APBN maupun APBD, diperkirakan masih terdapat funding gap sebesar Rp753 triliun. Oleh karena itu, selain KPBU kita semua harus terus mengembangkan skema-skema inovatif untuk menutup funding gap tersebut,” kata saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Selasa (3/6/2025).
Adapun, saat ini indikasi kebutuhan total dana pembangunan infrastruktur mencapai Rp1.905,3 triliun. Dalam rinciannya, sebesar 35,63% dibiayai menggunakan APBN atau senilai Rp678,9 triliun.
Sementara itu, sebesar 24,87% atau sekitar Rp473,28 triliun dibiayai menggunakan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Tantangan pembiayaan infrastruktur masih akan berlanjut. Proyeksi kebutuhan investasi infrastruktur pada periode RPJMN 2025-2029 mencapai Rp 1.905 triliun,” tegasnya.
Baca Juga
Meski demikian, tambah Dody, rencana menjaring investasi KPBU itu tidaklah mudah. Pasalnya, dia menyebut mendapat kabar bahwa banyak investor yang kapok terlibat proyek duet dengan pemerintah.
Atas dasar hal itu, dia menyebut pihaknya bakal segera merumuskan regulasi baru untuk mendukung ekosistem investasi pada sektor infrastruktur.
“Swasta agak kapok bermain KPBU, jadi mungkin itu suatu hal yang kita bisa diskusikan, kapoknya di mana, terus apa yang kita bisa support, karena kami kan cuma policy maker,” pungkasnya.
