Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan tenggat waktu kepada negara-negara mitra dagang untuk menyerahkan penawaran terbaik mereka dalam negosiasi perdagangan paling lambat Rabu (4/6/2025).
Hal ini terungkap dalam draf surat yang diperoleh Reuters, dikutip Selasa (3/6/2025), yang berasal dari kantor Perwakilan Dagang AS (USTR). Draf surat tersebut menggambarkan niat Trump untuk menyudahi negosiasi alot dengan puluhan negara.
Negosiasi ini dimulai pada 9 April lalu setelah Trump menunda pengenaan tarif balasan selama 90 hari, merespons gejolak pasar saham, obligasi, dan mata uang akibat kebijakan tarif yang luas.
Dokumen itu menegaskan urgensi dari pemerintahan Trump untuk merampungkan kesepakatan di tengah tenggat yang semakin mendekat.
Meskipun pejabat seperti penasihat ekonomi Gedung Putih Kevin Hassett telah berulang kali menyatakan bahwa beberapa perjanjian hampir tercapai, sejauh ini hanya Inggris yang telah menandatangani kesepakatan, dan itupun lebih menyerupai kerangka negosiasi lanjutan dibandingkan perjanjian final.
Draf tersebut menunjukkan bahwa AS meminta mitra dagangnya untuk menyusun proposal menyeluruh di berbagai bidang strategis, termasuk penawaran tarif dan kuota pembelian produk industri serta pertanian asal AS, serta rencana konkret untuk menghapus hambatan non-tarif.
Baca Juga
AS juga menekankan perlunya komitmen dalam isu perdagangan digital, keamanan ekonomi, dan sejumlah komitmen spesifik dari masing-masing negara. Tanggapan negara-negara tersebut akan dievaluasi dalam beberapa hari, dan AS membuka kemungkinan adanya "zona pendaratan" berupa kesepakatan yang mencakup tarif timbal balik.
Surat itu tidak secara eksplisit menyebut negara tujuan, namun merujuk pada pihak-pihak yang tengah menjalani proses negosiasi aktif. Negara-negara seperti Uni Eropa, Jepang, Vietnam, dan India termasuk di antaranya.
Seorang pejabat USTR menegaskan bahwa pembicaraan perdagangan berjalan produktif dan berkembang cepat.
“Adalah kepentingan semua pihak untuk mencatat kemajuan dan menilai langkah selanjutnya,” katanya.
Persoalan Hukum Tarif Trump
Kebijakan tarif Presiden Trump yang ambisius menjadi bagian integral dari agenda “America First” yang ia usung. Trump berupaya merombak lanskap perdagangan global, memangkas defisit perdagangan, dan memperkuat industri domestik AS.
Selain itu, Partai Republik juga memanfaatkan tarif sebagai sumber pendapatan negara untuk menyeimbangkan beban dari rencana pemotongan pajak yang kini tengah dibahas di Kongres.
Namun, kebijakan tersebut membawa pasar pada ketidakpastian. Bursa saham AS mencatat reli terbesar sejak November 2023 pada bulan Mei lalu, setelah sempat terguncang akibat serangkaian pengumuman tarif dari Trump sepanjang Februari hingga awal April.
Di tengah kondisi pasar yang belum stabil, pengumuman Trump untuk menggandakan tarif baja dan aluminium pekan lalu di Pittsburgh membuat investor kembali waspada. Saham AS bergerak mendatar pada Senin sore (2/6/2025) setelah pengumuman tersebut.
Sementara itu, validitas hukum atas tarif luas yang diberlakukan juga tengah dipersoalkan. Pengadilan Perdagangan Internasional memutuskan bahwa Trump telah melampaui wewenangnya dengan menggunakan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) untuk menetapkan tarif atas barang-barang dari Kanada, Meksiko, dan China. Trump menuduh ketiga negara itu memfasilitasi masuknya fentanil ke AS.
Namun, kurang dari 24 jam setelah keputusan tersebut, pengadilan banding memutuskan untuk menangguhkan putusan tersebut sementara. Dengan demikian, tarif yang menjadi objek gugatan diperkirakan akan tetap berlaku selama proses hukum berjalan.
Dalam draf suratnya, pemerintah AS memperingatkan para mitra dagang agar tidak menganggap bahwa tarif akan otomatis dicabut jika pengadilan memutuskan melawan Trump.
“Terlepas dari litigasi yang sedang berlangsung di pengadilan AS atas tarif timbal balik Presiden, Presiden berniat untuk tetap menjalankan program tarif ini berdasarkan otoritas hukum lainnya jika dibutuhkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus melanjutkan diskusi ini,” tulis surat tersebut.
.jpg?w=300&h=221)
