Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping menunjukkan sikap pendekatan yang berbeda terkait hasil negosiasi perdagangan AS-China di London pekan ini.
Saat Trump mengumumkan hasil perundingan tersebut dengan penuh keyakinan, Xi Jinping lebih memilih pendekatan yang lebih tenang namun strategis, yakni memperpanjang proses negosiasi demi memberi ruang manuver bagi China, sekaligus meredam tekanan tarif dan pembatasan teknologi dari AS.
Setelah dua hari perundingan, Trump dengan lantang menyatakan melalui media sosial bahwa kesepakatan telah "SELESAI" untuk memulihkan pasokan mineral tanah jarang dari China. Ia juga berjanji mencabut pembatasan visa pelajar.
Beberapa jam sebelumnya, Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick menyampaikan bahwa Washington akan melonggarkan pembatasan teknologi jika pasokan logam penting yang krusial bagi sektor otomotif dan pertahanan AS tersebut kembali stabil.
Namun Beijing menekankan hal berbeda. Dalam komentar resmi People’s Daily pada Kamis (12/6/2025), Pemerintah China menyatakan sejauh ini menyatakan tidak ada kontrol ekspor. Media partai Komunis China itu justru menyoroti dibentuknya “jaminan institusional” di Jenewa melalui mekanisme konsultasi bilateral.
Xi, dalam percakapan telepon dengan Trump yang terjadi sebelum pertemuan London, disebut menegaskan pentingnya jalur tersebut.
Sikap bertolak belakang ini menunjukkan betapa berbeda pendekatan dua kekuatan ekonomi terbesar dunia dalam mengelola konflik dagang dan hubungan bilateral yang kerap naik-turun. Trump menginginkan kesepakatan cepat lewat jalur langsung antar pemimpin, sementara Xi memilih kerangka kerja yang dijalankan para pembantunya untuk menghindari kejutan tak terduga.
Pendekatan seperti ini bisa memakan waktu panjang, seperti yang terjadi dalam kesepakatan ”Fase Satu” yang baru tercapai di penghujung masa jabatan pertama Trump.
Wakil Direktur Riset China Gavekal Research Christopher Beddor mengatakan Xi Jinping tengah memainkan strategi jangka panjang dalam perdagangan AS-China. Hal ini karena masa jabatannya jauh lebih panjang dari Trump.
“Bukan berarti tak ada pertimbangan jangka pendek, namun ketiadaan batasan masa jabatan menciptakan insentif yang jauh berbeda dibanding Trump,” jelasnya seperti dikutip Bloomberg, Jumat (13/6/2025).
Strategi China
Lambannya negosiasi juga memberi waktu bagi China untuk menilai seberapa keras tekanan yang diberikan Trump terhadap negara lain. Namun di sisi lain, ketidakpastian berkepanjangan membawa dampak negatif bagi pelaku usaha.
Xi sendiri menunjukkan fleksibilitas pekan lalu dengan langsung menghubungi Trump, sebuah langkah tak lazim yang memotong protokol diplomatik. Di era Biden, dialog tingkat tinggi biasanya diatur lewat pertemuan panjang antara pejabat senior seperti Jake Sullivan dan Wang Yi di lokasi netral.
Meski perundingan di Jenewa bulan lalu ditutup dengan pernyataan bersama yang identik dari kedua pihak, kesepakatan itu langsung runtuh setelah AS menuduh China mengingkari komitmen melepas pengiriman logam tanah jarang. Beijing bersikukuh bahwa proses perizinan tetap diberlakukan, meski perusahaan AS menilai prosesnya terlalu lambat hingga menghentikan produksi.
Minimnya rincian dari pertemuan terbaru membuat banyak pihak bertanya-tanya, terutama soal sejauh mana China bersedia melepas logam-logam langka yang vital bagi jet tempur hingga kendaraan listrik.
Dalam wawancara dengan CNBC International, Lutnick menyatakan bahwa China akan menyetujui semua permohonan magnet dari perusahaan AS secara langsung. Klaim ini dipandang terlalu luas dan membuka peluang kekecewaan.
Sementara itu, juru bicara Kementerian Perdagangan China He Yadong mengatakan negaranya akan mempertimbangkan secara menyeluruh kebutuhan dan kekhawatiran wajar semua negara dalam sektor sipil dan menyebutkan bahwa proses persetujuan sedang diperkuat.
Co-founder sekaligus kepala riset Gavekal Arthur Kroeber mengatakan China memang memiliki insentif untuk merahasiakan strateginya dan enggan mengumbar pernyataan soal komitmen yang telah atau belum diambil,”
“Mereka memiliki keleluasaan besar dalam mengatur seluruh rezim perizinan ekspor,” jelasnya.
Salah satu taktik yang bisa diterapkan, tambahnya, adalah membuka kembali izin ekspor dalam jumlah yang cukup agar pembeli komersial tetap bisa beroperasi—namun tidak terlalu longgar hingga memungkinkan perusahaan menimbun pasokan, yang bisa menggerus pengaruh strategis Beijing ke depan.
Masih ada kebingungan, terutama setelah Trump mengklaim China kini menghadapi tarif 55%. Tarif ini menggabungkan tarif lama dari masa jabatannya terdahulu serta tambahan 20% untuk isu fentanyl.
Lutnick sendiri meragukan fleksibilitas tarif dan menyebutkan bahwa tarif yang berlaku “pasti” akan dipertahankan, membuat masa tenggang 90 hari hingga Agustus praktis tak berlaku lagi. Hal ini dapat melemahkan insentif Beijing untuk memberikan konsesi lebih jauh ke depan.
Meski ekspor China ke AS anjlok 34% pada Mei 2025, tekanan tampaknya lebih dirasakan Trump yang dikejar tenggat internal hingga 9 Juli untuk menuntaskan kesepakatan dagang dengan puluhan negara atau kembali memberlakukan tarif besar-besaran.
Ia bahkan mengancam akan mengirim surat peringatan ke negara-negara terkait: “Ini kesepakatannya, terima atau tinggalkan.”
Sebagai sinyal kesediaan berkompromi, tim Trump kali ini bahkan bersedia membahas kontrol ekspor—sebuah topik yang sebelumnya dianggap tabu karena menyangkut keamanan nasional.
