Isu Ekonomi dan Korupsi Picu Penurunan Kepuasan Kinerja Pemerintah

Bisnis.com, JAKARTA — Isu ekonomi dan korupsi menjadi pemicu menurunnya kepuasan terhadap kinerja pemerintah.

Hal itu terekam dalam laporan terbaru dari National Kawula17 Survey (NKS) kuartal II/2025 yang dirilis oleh Yayasan Pelopor Pilihan Tujuhbelas (PP17). Temuan ini menyajikan gambaran mengenai sentimen publik di tengah dinamika kebijakan dan berbagai kasus yang mencuat belakangan ini.

Dalam laporan yang diterima Bisnis, disebutkan bahwa sejak awal tahun, ekonomi konsisten menempati posisi teratas sebagai isu paling penting yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Program Manager Kawula17, Maria Angelica mengatakan bahwa pada kuartal II/2025, sebanyak 52% masyarakat menganggap isu ini krusial, walaupun angka ini menurun dibandingkan kuartal I 2025 (60%).

Fokus terhadap isu ekonomi secara signifikan dirasakan oleh masyarakat di Jawa (62%) dibandingkan pulau lainnya.

Di balik angka-angka tersebut, tersembunyi kekhawatiran mendalam. Dua permasalahan paling mendesak yang disorot publik erat kaitannya dengan ekonomi, yaitu meningkatnya pengangguran (49%) dan mahalnya harga bahan pokok (43%). Kedua isu ini konsisten menempati posisi teratas sejak kuartal I/2025, mengindikasikan belum adanya perbaikan signifikan terkait isu pengangguran dan bahan pokok dalam beberapa bulan terakhir, bahkan cenderung memburuk di mata publik.

Selain ekonomi, isu korupsi juga mendapatkan kenaikan perhatian dari kuarter sebelumnya. Maraknya praktik korupsi (48%) disorot dan menjadi isu yang dianggap masyarakat perlu segera diselesaikan oleh pemerintah. Fenomena ini disinyalir merupakan respons terhadap maraknya pemberitaan dan pengungkapan kasus-kasus korupsi yang membanjiri ruang publik beberapa bulan terakhir.

Dalam laporan itu disebutkan bahwa Transparency International Indonesia menilai temuan ini perlu diwaspadai. Pemberitaan dan pengungkapan kasus korupsi seharusnya dapat menyakini publik akan keseriusan pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Namun, ketika pemberitaan dan pengungkapan kasus korupsi justru disorot negatif, maka hampir pasti ada kesalahan dalam cara pemerintah memberantas korupsi.
 

PR Pemerintah

Sejak awal tahun ini, ekonomi dan korupsi konsisten menempati posisi atas sebagai isu paling penting yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Kedua isu ini menjadi perhatian utama masyarakat, yang mempengaruhi persepsi mereka terhadap kinerja pemerintah. Ekonomi dan penanganan korupsi perlu menjadi perhatian pemerintah untuk segera secara efektif dan tuntas ditangani sehingga dapat meningkatkan persepsi kinerja pemerintah dari mata masyarakat.

Survei NKS kuartal II 2025 mencatat bahwa 43% masyarakat khawatir dan menganggap mahalnya harga bahan pokok menjadi prioritas untuk segera diselesaikan pemerintah. Permasalahan pengangguran (49%) juga dirasakan, terutama oleh masyarakat di Jawa (65%) dan mereka yang berusia 25—34 tahun (59%).

Kondisi ekonomi yang belum stabil ini, dengan harga bahan pokok dan angka pengangguran yang kian meningkat, berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang yang serius. Jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan yang efektif, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus menurun. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah ini dan memulihkan kepercayaan masyarakat.

Berkaitan dengan isu korupsi, Transparency International Indonesia beranggapan bahwa upaya pengungkapan kasus korupsi oleh pemerintah belum menyelesaikan persoalan korupsi dari akarnya. Misalnya, karena pemerintah tidak kunjung mengundangkan RUU Perampasan Aset, RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal, RUU Pengadaan Barang dan Jasa, dan berbagai aturan maupun kebijakan lain yang pro terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Di sisi lain, publik juga dipertontonkan dengan praktik yang identik dengan perilaku korupsi, seperti pengisian jabatan yang jauh dari standar meritokrasi dan bahkan kriminalisasi terhadap whistleblower kasus korupsi.