Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat meminta agar pemerintah melalui Perum Bulog untuk segera menyalurkan bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) periode Juni—Juli 2025. Hal ini seiring dengan semakin melebarnya wilayah yang mencatatkan kenaikan harga beras menjadi 133 kabupaten/kota pada pekan kedua Juni 2025.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pada pekan pertama Juni 2025, hanya terdapat 119 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras. Ini artinya, ada tambahan 14 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras dalam waktu sepekan.
Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menyebut sudah berbulan-bulan harga beras medium di atas harga eceran tertinggi (HET) secara nasional. Begitu pula dengan beras premium.
Menurutnya, kondisi ini terjadi salah satunya lantaran sebagian besar gabah/beras diserap oleh Bulog dan menumpuk di gudang Bulog.
“Beras ditumpuk terus di gudang hingga bisa diklaim sebagai stok terbesar sepanjang sejarah. Apa gunanya buat rakyat dan publik stok besar tapi harga melampaui HET?” kata Khudori kepada Bisnis, Selasa (17/6/2025).
.jpg)
Baca Juga
Beras Bulog / JIBI
Diberitakan sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) meyakini kondisi perberasan nasional terkendali seiring memadainya Stok Beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur. PIBC merupakan barometer pasar beras nasional yang berperan penting dalam pergerakan harga beras di tingkat konsumen.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan, berdasarkan hasil pantauan pada periode 25 Mei-1 Juni 2025, rata-rata stok beras di PIBC tercatat sebanyak 49.960 ton.
“Dengan rerata stok beras pada beberapa hari terakhir, tentu kita bisa melihat bahwa stok beras di PIBC di atas 45.000 ton,” kata Arief dalam keterangannya, Jumat (6/6/2025).
Melihat stok yang ada saat ini, Arief menyebut bahwa stok beras PIBC masih memadai untuk pasar tingkat grosir dan berada di level yang cukup aman. Dia mengatakan, level minimal stok beras di PIBC berada di angka 30.000 ton.
“Jadi kalau kita sudah identifikasi, kemudian action selanjutnya apa. Butuh intervensi pemerintah atau langkah lainnya,” ujarnya.
Disalurkan Lewat Bantuan Pangan
Lebih lanjut, melihat stok yang melimpah, Khudori mengusulkan agar pemerintah segera menyalurkan stok beras di gudang Perum Bulog. Pasalnya, ungkap dia, jika stok beras dibiarkan disimpan terlalu lama, maka akan membebani Bulog sebagai operator.
“Biaya pengelolaan dan penyimpanan akan membengkak. Selain itu, ada risiko turun mutu, susut volume, bahkan jika berkepanjangan bisa rusak. Singkatnya, kian lama disimpan kian membebani keuangan,” terangnya.
Apalagi, ujar dia, pemerintah juga telah memutuskan untuk menyalurkan bantuan pangan beras. Menurutnya, bantuan pangan ini perlu dilakukan bersamaan dengan operasi pasar Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Adapun, Presiden Prabowo Subianto bakal menyalurkan bandos beras untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat dengan total 360.000 ton periode Juni dan Juli secara sekaligus. Di samping itu, pemerintah juga akan menggelontorkan beras SPHP sebanyak 250.000 ton.
“Jika dijumlah, kedua langkah ini akan mempengaruhi harga di pasar,” ujar Khudori.
Menurut kalkulasinya, beras yang disalurkan melalui kedua langkah ini setara dengan 23,69% dari kebutuhan beras bulanan. Dengan begitu, penerima bantuan beras tidak perlu pergi ke pasar untuk membeli beras.
Jika pun harus beli ke pasar, sambung dia, pembelian untuk kekurangan konsumsi keluarga dalam sebulan tidak besar.
“Ini akan mengurangi tekanan terhadap harga beras di pasar. Sehingga harga tidak tertarik ke atas alias naik,” terangnya.
Di samping itu, Khudori menyebut penerima yang mengakses beras SPHP juga mendapatkan beras kualitas baik dengan harga terjangkau.
“Kalau ini benar-benar menyasar daerah yang harga berasnya tinggi, bukan daerah produsen, tentu membantu warga, terutama yang miskin dan rentan. Dan ada peluang harga beras tertahan, syukur-syukur [harga beras] bisa turun,” tuturnya.
Lebih lanjut, Khudori memperkirakan, jika SPHP tidak berlanjut maka ada kemungkinan harga beras tertahan dan tidak naik sementara waktu. Setelahnya, lanjut dia, harga beras akan kembali naik.
“Artinya, tidak bisa mengharapkan harga beras terkendali, bahkan turun, dengan sekali pukul. Butuh langkah berkelanjutan agar harga stabil. Sembari berjalan, penyaluran terus dievaluasi,” pungkasnya.
Adapun, Bapanas menyampaikan bantuan pangan beras selama Juni—Juli 2025 masing-masing 10 kilogram (kg) akan mulai disalurkan pekan ini.
Deputi III Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto mengatakan penyaluran bantuan pangan selama dua bulan (Juni—Juli 2025) dari bagian target 6 bulan penyaluran yang telah ada di Perum Bulog, melalui dana operator investasi pemerintah (OIP) senilai Rp16,6 triliun.
Andriko menjelaskan bahwa hal itu sebagaimana keputusan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) yang dipimpin Menko Pangan Zulkifli Hasan pada Kamis (12/6/2025).
“Ini sedang berproses Pak Sekjen [Tomsi Tohir], kami upayakan minggu ini, ini bisa kami selesaikan agar segera dapat mulai disalurkan [bantuan pangan beras],” kata Andriko dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 di YouTube Kemendagri, Senin (16/6/2025).
